SINTANG, SKR.COM – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sintang menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang Triwulan IV Tahun 2020 di Aula Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Selasa 23 Maret 2021.
Pada kesempatan tersebut. Kepala Bappenda Sintang, Abdul Syufriadi memaparkan target dan realisasi masing-masing OPD di tahun 2020.
“Bappenda ditargetkan mendapatkan 39 milyar, teralisasi 32 milyar atau 80 persen. Ada dua sumber pajak yang tidak terpenuhi oleh yakni pada PBB hanya 96 persen dan BPHTB hanya 40 persen,” kata Abdul.
Dinas Kesehatan ditargetkan mendapatkan 18 milyar, terealisasi 21 milyar melampaui target. Dinas Lingkungan Hidup menargetkan mendapatkan 400 juta terealisasi 204 juta atau 51 persen.
“Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditargetkan 40 juta terealisasi 38 juta atau 95 persen. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menargetkan mendapatkan 500 juta terealisasi 614 juta atau melampaui target,” ucapnya.
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menargetkan mendapatkan 100 juta terealisasi hanya 74 juta. Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan mendapatkan 520 juta terealisasi 687 juta.
“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menargetkan 350 juta terealisasi 628 juta. Sekretariat Daerah menargetkan 174 juta terealisasi 84 juta. RSUD AM Djoen Sintang menargetkan 60 milyar terealisasi 55 milyar. Disperindagkop dan UKM menargetkan 832 juta terealisasi 924 juta. BPKAD menargetkan 28 milyar terealisasi 22 milyar,” terang Abdul.
Pihaknya, kata Abdul mengalami masalah internal yakni masalah sumber daya aparatur seperti tidak ada juru sita dan pemeriksa pajak. Belum ada mobil untuk pelayanan seperti milik samsat. SOTK juga belum menyentuh upaya pengelolaan pendapatan daerah. Belum terintegrasinya antara penetapan dan penagihan. Aplikasi juga belum memadai.
“Faktor eksternal juga ada seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sering staf kami menagih ke lapangan, harus memiliki mental yang kuat. Masuk ke warung, staf saya tidak disuruh duduk, dan kurang diterima. Koordinasi juga masih kurang antar OPD,” pungkasnya. (*)