Alokasi Dana Pembangunan Desa Menurun Gara-Gara Dampak Pandemi

SINTANG, SRK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengatakan bahwa pembanguna di desa menggunakan anggaran dana desa atau ADD sangat terpengaruh oleh dampak pandemi corona virus disease atau covid 19. Sebab sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa 40 persen ADD wajib untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ke masyarakat. Selanjutnya sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan. Kemudian 8 persen untuk penanggulangan COVID-19. Jadi, totalnya ADD yang udah teralokasi sebesar 68 persen.

“Hanya tersisa 32 persen dari ADD yang bisa digunakan pihak desa. Itu juga jumlahnya pas-pasan untuk gaji, tunjangan maupun perjalanan dinas desa. Baik itu perjalanan dinas ke kabupaten maupun keperluan lainnya. Apabila kita melihat dan mengacu pada juklak juknis terkait hal ini, tentu tidak banyak harapan yang bisa kita capai ketika ada bencana corona virus disease atau covid 19 seperti ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, seiiring corona virus disease atau covid 19 yang telah melandai, semoha berharap aturan tersebut cepat dicabut. Agar penggunaan ADD bisa seperti sebelumya. Dengan pandemi COVID-19, Ronny menyatakan sangat memahami kebijakan pemerintah menyalurkan BLT-DD untuk masyarakat. Yakni untuk menjaga daya beli masyarakat supaya tidak terjadi inflasi ataupun penurunan daya beli. Tapi untuk Kabupaten Sintang yang notabenenya kasus corona virus disease atau covid 19 tidak terlalu tinggi lagi seperti tahun sebelumnya, besar harapan memang aturan ini bisa cepat disesuaikan.

Tak hanya ADD, kata Ronny, pandemi corona virus disease atau covid 19 yang terjadi lebih dari dua tahun terakhir juga membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang mengalami penurunan sangat besar. Dari Rp 2, triliun. Kini menjadi Rp 1,7 triliun saja.