www.suarakapuasraya.com

Terdepan dalam Informasi

APBD Melawi Devisit Rp. 64 Milyar

APBD Melawi Devisit Rp. 64 Milyar

MELAWI, SKR.COM – Devisit yang terjadi pada APBD Kabupaten Melawi tahun 2015 sepertinya cukup signifikan, dengan angka sebesar Rp 64.323.442.420.00. DPRD Melawi pun tak mau diam, pihaknya menggelar rapat bersama pihak eksekutif yang diwakili oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) untuk mendapatkan gambaran yang jelas devisit yang terjadi di Kabupaten Melawi dan untuk mengetahui asumsi pelaksanaan pekerjaan yang telah terealisasi hingga 31 Desember 2015.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menjelaskan bahwa angka devisit yang dialami pada tahun 2015 sudah melebihi asumsi awal kemungkinan terjadi devisit. Namun tak disangka, devisit yang terjadi sangat besar.

“Waktu di APBD murni kita tidak menyangka akan devisit. Namun karena dalam perjalanan ternyata PAD kita tidak bisa terpenuhi, dari 50 miliar hanya mampu 25 miliar, logikanya tentu kita mengalami devisit hanya 25 miliar saja. Tapi kenapa ini bisa sampai 64 miliar, ini yang masih kita cari benang merahnya kenapa bisa sampai sebesar ini,”  tanyanya, Selasa (5/1).

Dalam rapat tersebut, Tajudin juga membantah terkait adanya tudingan dikalangan eksekutif yang mengatakan bahwa terjadinya devisit karena banyaknya titipan proyek yang dilakukan oleh anggota dewan dalam bentuk dana aspirasi dewan untuk masyarakat.

“Menurut versi dewan juga tidak ada kami menyebabkan terjadinya devisit sampai sejauh ini. Karena belanja yang disamapaikan kedewan ini kan dari aspirasi masyarakat dan itu juga tidak besar. Dari awal juga sudah kami sampaikan devisit jangan sampai 3 persen sesuai dengan peraturan yang ada, tapi inikan angka devisit sudah mencapi 6 persen,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen juga meminta kepada DPPAD untuk dapat menyampaikan seluruh kegiatan yang tidak disampaikan dalam APBD murni.

“Saya meminta kepada DPPAD agar ini bisa disampaikan kepada kami,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Partai PKS, Widya Rima dalam rapat juga mempertanyakan besarnya angka devisit yang terjadi. Menurut Widya, dalam penetapan APBD perubahaan tahun 2015, Pj Bupati Melawi dengan alasan efisiensi anggaran telah melakukan penundaan beberapa proyek pekerjaan yang sebelumnya telah diagendakan, seperti proyek pengerjaan kantor bupati sebesar Rp 10 miliar dan pengerjaan mess Melawi di Pontianak sebesar Rp 7 miliar dan proyek pengerjaan jembatan Melawi II.

“Pemangkasan sudah dilakukan tapi yang saya heran, kenapa malah dinas pertanian anggarannya malah ditambah sebesar Rp 11 miliar, ini kan aneh. Jangan sampai pengerjaan APBD berjalan tidak sesuai dengan risalah,” katanya.

Anggota DPRD dari Fraksi PAN, H. Kulan AR, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab saat ini.

“Baru kali ini permasalahan di kabupaten Melawi ini begitu serius, dimana devisit anggarannya cukup besar. Kalau memang anggarannya tidak ada kenapa dulu diketok palu,” kata Kulan dengan nada tinggi.

Kulan mengatakan, tidak masalah jika pemkab memangkas beberapa belanja daerah dengan tujuan untuk efisiensi anggaran. Termasuk pemangkasan anggaran aspirasi untuk masyarakat, namun kenyataan yang terjadi APBD tetap juga devisit.

“Yang menjadi pertanyaan apakah salah kalau DPRD ingin membangun kampung halamannya menggunakan aspirasi, jadi seolah-olah anggaran di Kabupaten Melawi ini habis semua salah dewan,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi PDIP, Yosep Ferichin dia menyambut baik keinginan pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran, hanya saja semuanya harus dilakukan secara transparan.

“Bagi kami tidak masalah ada pemangkasan anggaran, namun harus rasional sisa belanja itu untuk apa, ini juga harus diketahui oleh masyarakat,” jelasnya.

Kepala DPPAD Kabupaten Melawi, Apeles Itang, saat ditemui usai rapat mengakui bahwa total devisit yang terjadi tahun 2015 sebesar Rp 64 miliar. Akibat devisit tersebut, beberapa dinas menurutnya telah dilakukan pembayaran sedangkan sisanya akan dibayarkan pada tahun 2016.

“Masih menunggu hasil evaluasi anggaran tahun 2016. Tetap akan dibayarkan tahun 2016,” katanya.

Menurut Dia, tingginya angka devisit yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan karena pada tahun sebelumnya, anggaran APBD Melawi juga mengalami devisit, sehingga pembayaran dilakukan pada tahun 2015.

“Jadi sebenarnya ini komulatif dari devisit sebelumnya yang harus dibayarkan pada tahun 2015, ditambah lagi tahun 2015 kita juga ada pilkada dimana biayanya juga diambil dari APBD,” katanya.

Terkait tuntutan dewan untuk meminta seluruh laporan pelaksanaan pengerjaan proyek yang dilakukan tahun 2015. Dia mengatakan, pihak eksekutif akan menyanggupi permintaan tersebut.

“Tentu akan kita sampaikan. Kita sudah siap” yakinnya. (Irawan)

Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan