APK Terpasang Dilahan Perseoarangan Harus Punya Izin

Johani

MELAWI, SKR.COM – Alat Praga Kampanye (APK) di Melawi saat ini sudah mulai bertebaran. Bahkan tidak sedikit APK yang terpasang dilahan milik perseorangan maupun milik swasta, meskipun tidak diketahui sudah mendapatkan izin tertulis atau tidak.

Ketua Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Melawi, Johani mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan monitoring terhadap APK para Caleg yang bertebaran saat ini. Terhadap APK yang terpasang di lahan perseorangan maupun milik swasta, Ia mengatakan memang sesuai aturan yang berlaku harus memiliki izin tertulis.

“Kami sudah mengingatkan kepada Parpol yang menjadi peserta pemilu agar kiranya menyampaikan tembusan ke kami terhadap izin secara tertulis yang diperoleh karena APK yang dipasang dilahan perseorangan ataupun swasta,” katanya saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (14/1).

Lebih lanjut Ia mengatakan, sesuai aturan, bagi siapapun Caleg yang masang APK di lahan milik perseorangan atau swasta itu harus memiliki izin tertulis. Sesuai ketentuan SK KPU Nomor 1096.

“Maka dari itu kami meminta dari masing masing Caleg setelah dia mendapatkan izin tertulis, paling tidak ditembuskan kepada kami,” ucapnya.

Ia mengatakan, memang secara aturan tidak ada sanksi apabila tidak ada izin tertulis, namun hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal pelanggaran pemilu pasal pidana. Seperti tertera pada undang-undang nomor 7 pasal 521. Yang mana didalam pasal 521 itu, barang siapa merusak atau sengaja menghilangkan alat praga pemilu tanpa izin maka akan dikenakan pidana.

“Nah, yang menjadi pertanyaan kita.bagaimana jika warga pemilik lahan tidak terima lahannya dipasangi baliho, Caleg, kemudian menurunkan sendiri. Sehingga warga tersebut terkenalah pasal pidana. Sementara Caleg tidak ken, untuk itulah kami minta izin tertulisnya. Sebenarnya aturan itu rancu, karena tidak ada sanksi yang tertera untuk Caleg yang memasang tanpa izin,” katanya.

Pada kesempatan itu Johani juga minta kepada KPU untuk mempertegas kembali, karena didalam undang-undang itu hanya sekedar izin tidak mendetail. Baru tertera pada SK KPU 1096 itu. “Yang menyampaikan tembusan terkait pemasangan APBK di lahan perseorangan milik warga atau swasta baru satu partai dari 12 Parpol yang ada,” ujarnya.

Johani juga menjelaskan tentang keberadaan APK sesuai aturan yang ada. Keberadaan APK dalam satu desa hanya dibolehkan 5 baliho perpartai bukan per Caleg, kemudian spanduk 10 per partai perdesa. Yang mana untuk ukurannya diatas 1,5 x 7 itu sudah hitungan baleho, dan dibawah ukuran tersebut dihitung spanduk. “Kalau lebih dari ketentuan yang ada saksinya akan diturunkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, dalam kasus jumlah APK dalam satu desa tersebut Bawaslu sudah mendapatkan satu temuan. Dimana terdapat baliho seorang Caleg perempuan yang cukup banyak dalam satu desa. Harusnya sau partai itu hanya boleh memasang 5 Baliho dan 10 spanduk saja. Artinya meskipun jumlah Caleg dalam satu partai itu banyak, namun hanya 5 yang boleh memasang baliho dan 10 spanduk. “Jadi saat ini kami masih melakukan monitor. Mekanismenya kita akan menyurati partai dulu dan memberikan Waktu 24 jam. Jika tidak diturunkan akan kita turunkan secara paksa,” paparnya. (DI)

Posting Terkait