Bingung Pupuk Subsidi Tak Pernah Nongol di Perbatasan

Wakil Ketua DPRD Sintang, Heri Jambri.

SINTANG, SKR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri mengatakan bahwa masyarakat perbatasan banyak yang bingung karena pupuk subsidi tak pernah nongol di pasaran. “Peredaran pupuk subsidi di Kabupaten Sintang ini kita pertanyakan. Karena hingga saat ini petani susah sekali mendapatkan pupuk tersebut. Pupuk subsidi ndak pernah nongol. Kita juga bingung. Yang kita pertanyakan, kemana beredarnya pupuk subsidi selama ini. Seharusnya setiap kabupaten mendapatkan kuota pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat. Tapi kan selama ini kita tidak tahu berapa kuota pupuk subsidi untuk Sintang. Tak hanya pupuk, kita juga tidak tahu berapa subsidi minyak untuk Sintang,” tanya Heri Jambri.

Dengan adanya kondisi tersebut, kata legislator Partai Hanura ini, dirinya setuju apabila subsidi dihapus. Agar subsidi tersebut tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Apalagi kalau yang menikmati subsidi hanya segelintir orang dan tidak sesuai peruntukannya, lebih baik tidak ada sama sekali subsidi yang dimaksud.

“Contohnya seperti subsidi Bahan Bakar Minya (BBM). Sudah sangat lama masyarakat tidak menikmati subsidi BBM, baik itu solar maupun bensin. Yang dinikmati masyarakat malah barang-barang subsidi yang dibeli dengan harga pasar. Jangankan kita bicara kondisi subsidi di perbatasan seperti Kecamatan Ketungau Hulu. Di Kota Sintang saja kita ndak bisa dapat harga subsidi. Susah sekali mendapatkan BBM dan pupuk subsidi ini di pasaran,” ungkap Heri Jambri.

Politisi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sintang menegaskan pemerintah harus melakukan intervensi terhadap kebijakan subsidi. Agar subsidinya tepat sasaran dan dinikmati masyarakat. Intervensi dari pemerintah itu penting agar subsidi tidak diselewengkan. Jangan sampai semua hal diserahkan pada mekanisme pasar. Ini sama saja membiarkan banyak orang bermain dengan barang-barang subsidi. Kalau dibiarkan terus-menurus, masyarakat akan semakin susah karena yang menikmati subsidi justru orang-orang tertentu saja.

Posting Terkait