BKPSDM Usulkan 930 CPNS Melawi

410

 

MELAWI, SKR.COM – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus mengatakan, pihaknya mengirimkan ulang daftar usulan formasi CPNS Ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Usulan baru ini didasarkan pada jumlah pegawai yang pensiun sepanjang 2015 hingga 2018.

“Sebelumnya kan kita mengusulkan kuota CPNS sebanyak 600 pegawai. Namun, karena perhitungannya tak hanya didasarkan pada kebutuhan pegawai di Melawi, tapi juga berdasar pada jumlah pegawai yang pensiun, maka kita usulkan ulang, tambahannya sebanyak 350 pegawai,” terangnya.

Paulus memaparkan, pemerintah pusat menetapkan kuota CPNS berdasar prinsip jumlah pegawai yang pensiun, sehingga jumlah CPNS yang akan direkrut tidak akan lebih dari yang pensiun. Selain itu, pemerintah tidak memberikan tambahan formasi CPNS bagi Pemda yang belanja pegawainya di atas 50 persen.

“Persoalannya, memang penetapan usulan CPNS ini awalnya didasarkan pada jumlah pegawai yang pensiun pada 2018 ini. Kalau Melawi tahun ini kan yang pensiun hanya 90 orang. Karena sedikit, maka dihitung berdasarkan jumlah PNS yang pensiun sejak 2015 sampai 2018 sehingga jumlahnya mencapai 350 orang. Kalau dari belanja pegawai, Melawi sampai sekarang masih dibawah 50 persen,” katanya.

Kendati demikian, hingga kini, belum ada informasi resmi dari Menpan berapa kuota yang diberikan untuk Melawi, termasuk juga untuk daerah-daerah lain. Paulus mengatakan kepastian berapa CPNS yang akan diterima tentu menunggu kabar dari Menpan.

“Kita berharap semoga usulan yang kita sampaikan dapat diterima. Kalaupun nanti akhirnya pusat hanya mengakomodir untuk menutupi jumlah pegawai yang pensiun pada 2018, ya tetap akan kita terima,” katanya.

Secara umum, papar Paulus, 350 usulan pegawai yang disampaikan ke Menpan tetap memberikan porsi yang besar pada formasi guru dan tenaga kesehatan. Ada pula kebutuhan pegawai untuk di kantor-kantor yang memang kebetulan mengalami kekurangan atau kekosongan.

“Usulan disampaikan secara riil. Termasuk dengan penempatannya di sekolah mana untuk guru, atau tenaga kesehatan di puskesmas mana. Atau jabatan apa yang kosong di dinas,” jelasnya.

Paulus juga menegaskan belum ada informasi resmi terkait pengangkatan tenaga honorer K2. Walau banyak informasi yang beredar di media sosial maupun online. Dia menegaskan, informasi resmi hanya diperoleh bila ada surat langsung dari Kemenpan RB pada bupati. (DI)