BPKH Wilyah III Data Potensi Di Kawasan Hutan di Melawi

Wakil Bupati melawi, Dadi Sunarya UY ketika membuka kegiatan diskusi Publik Penyusunan Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Melawi

MELAWI, SKR.COM – Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III yang menangani Se Kalimantan Barat melakukan diskusi Publik Penyusunan Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Melawi, yang dilaksanakan di Hotel Cantika Nanga Pinoh, Jalan Pinoh-Sintang, Kamis (23/11).

Kegiatan dibuka Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya UY, dan dihadiri Ir. Yopie, MP, selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III, Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi (BPKHP) Wilayah VIII, Ir. Iman Rusmana, Kepala Disporapar Melawi, Ir. Nahru, Camat Belimbing, Wito Mulyono, Camat Ella Hilir, Syarifuddin serta sejumlah perwakilan dilingkungan Pemkab Melawi.

Kepala BPKH Wilayah III, Yopie, MP mengatakan, dalam hal KPH, pihak BPKH akan melakukan inventaris di tiga Kecamatan, yakni Belimbing, Sokan dan Menukung. Pada program ini. pihak BPKH akan menginventarisir apa saja potens yang ada didalam hutan teraebut. dimana nantinya dengan mengelola secara langsung, juga akan mengetahui batasan-batasan hutan yang menjadi kaawasan pengelolaan.

“Inventarisir utama yang akannkami lakukan yakni mencari tau potebsi apa saja yang ada didalam hutan tersebut. Mulai dari tegakan didalamnya apa saja, kenudian flora maupun fauna nya apa saja, serta menginventarisir sosial budaya yang ada di sekitar hutan tersebut seperti apa, setelah mengatehui potensi yang ada tadi, maka baru dilakukan perencanaan, mau diapakan potensi tersebut, ” ungkap Yopie.

Lebih lanjut Ia mengatakan, misalnya dari jenis tanaman yang ada dihutan tersebut ada Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti tanaman kemiri atau buah jengkol, atau mungkin buah-buah hutan lainnya yang nantinya dilakukan secara bisnis. Sehingga kedepannya, pemerinta tidak lagi menganggarkan untuk pengelolaan kawasan hutan itu, karena pengelolaannya bisa dibiayain lansung dari pengelolaan hasil hutan itu sendiri.

“Yang kami lakukan, mulai dari inventarisisr, potensinya apa, persoalannya apa dan solusinya seperti apa serta pengelolaan seperti apa yang bisa kita lakukan, dengan waktu yang tidak begitu lama. Dalam hal ini juga memberdayakan masyarakat, dengan pemberdayaan masyarakat, maka akan bagus juga,” paparnya.

Yopie mengatakan, persoalan yang selama ini terjadi, masyarakat tidak diberdayakan sehingga melakukan perambahan hutan yang membuat kawasan hutan itu hancur. Maka dengan pengelolaan ini, masyarakat juga diberdayakan sehingga hutannya bisa menjadi bagus, potensi didalamnya bisa dikembangkan dan masyarakat sekitar hutan juga nendapat manfaat dan sejahtera.

“Nah dari hasil yang kita lakukan itu nanti, maka kita sampaikan ke KKPH nya, dengan menyampaikan apa saja yang harus dilakukan. Nah selanjutnya tergantung dari hasil, yang mana yang harus diprioritaskan antara 3 kecamatan tadi, karena ini kawasan yang sangat luas, hampir 600 ribu haktar yangnkami kelola. Yang mana diprioritaskan, maka akan dimasukan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang nanti tajapannya 5 sampai 20 tahun,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya UY mengatakan, KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukanya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Untuk mewujudkan haltersebut perlu dibangun institutsi pengelola yang professional pada tingkat tapak yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi dari organisasi.

“Terbentuknya organisasi pengelolaan hutan dalam bentuk KPH akan lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi masyarakat terhadap sumber daya hutan sebagai salah satu jalan untuk resolusi konflik. Kemudahan dan kepastian investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang belum ada pengelolanya. Serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan,” paparnya.

Sebagai pengelola ditingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan kehutanan ditingkat local. Konsekuensi dari keberadaan institusi pengelola ditingkat tapak ini, adalah adanya dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan hutan yang mantap.

“Dokumen tata hutan rencana pengelolaan KPH inimerupakan salah satu instrument penting untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi KPH dalam melakukan pengelolaan hutan secara efektip dan efisien,” pungkasnya.

Posting Terkait