Bupati Jarot: Jaga Keseimbangan Sawit dengan Lingkungan

Bupati Sintang, Jarot Winarno saat menjadi salah satu narasumber "Diskusi Seru Hari Rabu Tentang Sawit" dengan tema “Masa Depan Kalimantan Barat di Era Sawit yang dilaksanakan secara live streaming, Rabu(8/4/2020).

SINTANG, SKR.COM – Bupati Sintang, Jarot Winarno menjadi salah satu narasumber “Diskusi Seru Hari Rabu Tentang Sawit” dengan tema “Masa Depan Kalimantan Barat di Era Sawit yang dilaksanakan secara live streaming, pada Rabu(8/4/2020).

Diskusi juga menghadirkan empat narasumber lain, yakni  Teguh Surya Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Manseutus Darto Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, Erlangga peneliti muda Yayasan Madani Berkelanjutan, dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sanggau Syafriansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Jarot memaparkan banyak kebijakan dan keputusan untuk memberikan keseimbangan, antara pembangunan kebun kelapa sawit dengan lingkungan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial budaya dan kearifan lokal.

Jarot menyampaikan, bahwa yang sudah tanam kelapa sawit sebanyak 174 ribu hektar. Dua perusahaan sudah RSPO, 8 perusahaan sudah ISPO, sisanya sedang dalam proses.

“Kami sedang menyusun rencana induk perkebunan Kabupaten Sintang.  Kami akan membuat batas toleransi luasan sawit perusahaan di Kabupaten Sintang, yakni tidak lebih dari 200 ribu hektar sawit saja,” ujarnya

Namun untuk kebun kecil masyarakat dan koperasi masyarakat, Jarot masih memperbolehkan. Sisanya menjadi hutan dan perkebunan lain bukan sawit, seperti kopi, kakao, teh, sengkubak dan tanaman lain.

“lokasi sawit ini ada di pedalaman yang jauh dari pusat kota, sehingga kontribusi sawit terhadap penurunan angka kemiskinan adalah, terbukanya akses jalan menuju desa dan kampung semakin baik,” katanya.

Jarot juga mengatakan, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sintang baru data Tahun 2019 bisa turun sampai satu digit yakni 9,6. Sebelumnya selalu diatas dua digit. Garis kemiskinan di Kabupaten Sintang adalah 556 ribu per kapita per bulan.

Dari berbagai potensi konflik  perkebunan ini, kami sudah melakukan banyak langkah dan solusi seperti merevisi ijin lokasi yang tumpang tindih, melakuka evaluasi setiap izin lokasi yang sudah berakhir masa berakunya, meningkatkan peran serta masyarakat serta multi stakeholders, dan mengimplementasikan satu peta dan satu data,” ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Muda Yayasan Madani Berkelanjutan, Erlangga menyampaikan, data soal perkebunan kelapa sawit dan kemiskinan di Kalimantan Barat.

“Di Kalimantan Barat kebun kelapa sawit ada di Ketapang paling luas, menyusul Sanggau dan Sintang. Saya sangat menyayangkan bahwa lahan sawit yang luas, tetapi belum memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan desa dan penurunan angka kemiskinan,” katanya.

Ia juga berharap, Pemda melakukan inovasi untuk mendorong kehadiran perkebunan kelapa sawit ini agar mampu mensejahterakan masyarakat. (pul)

Posting Terkait