www.suarakapuasraya.com

Terdepan dalam Informasi

Cetak Sawah Solusi Larangan Bakar Ladang

Cetak Sawah Solusi Larangan Bakar Ladang
Sekda Pemkab melawi, Drs. Ivo Titus Mulyono, MSi

MELAWI, SRK.COM – Sekda Melawi, Ivo Titus Muloyono, mengatakan terhadap larangan bakar lahan atau ladang, salah satu upaya yang dilakukan Pemda Melawi dengan melakukan pencetakan sawah. Tahun 2017 ini, dilakukan pencetakan sawah 300 hektar oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Melawi.

“Tahun 2016 sebenarnya kita mendapatkan pencetakan sawah 1000 hektar yang bekerjasama dengan TNI. Tapi kegiatan ini kurang direncanakan dengan baik, sehingga tidak terlaksana sampai akhir tahun anggaran,” ungkapnya, kemarin.

Larangan bakar lahan untuk menghindari munculnya kabut asap memang menjadi persoalan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang masih menanam padi dengan pola ladang liar. Upaya yang dilakukan oleh Pemda dengan melakukan cetak sawah, sebagai solusinya.

Ivo menuturkan, untuk melaksanakan pencetakan sawah ini, Pemda Melawi, hanya sebatas memanfaatkan lahan yang statusnya Areal Peruntukan Lain (APL). Kalau dilahan kawasan hutan harus melalui proses ijin pinjam pakai kawasan. “Untuk memanfaatkan kawasan hutan memang kita harus mendapatkan ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk pinjam pakai kawasan hutan. Proses izin ini tidak mudah, dan memerlukan waktu yang lama,” ujarnya.

Menurut Ivo, Pemda Melawi sudah ada wacana mengusulkan perubahan status kawasan, untuk merevisi tata ruang. Tapi Mekanismenya harus lewat provinsi, karena terkait juga dengan tata ruang provinsi. Proses revisi tata ruang ini juga memerlukan waktu yang lama, harus dibahas ditingkat provinsi sesuai ususlan semua kabupaten/kota di Kalbar. “Setelah clear ditingkat provinsi baru dibawa ke pusat untuk dibahas lagi melibatkan semua pihak yang terkait dengan penataan ruang,” ucapnya.

Sedangkan terhadap potensi lahan untuk cetak sawah, tapi berada dalam Hak Guna Usaha (HGU), menurut Ivo, itu tergantung kebijakan dari perusahaan yang bersangkutan sudah mengantongi HGU. “Yang memberikan HGU itukan Badan Pertanahan. Kalau sudah diberikan HGU, maka lahan menjadi hak sepenuhnya perusahaan itu. Kecuali ada kebijakan lain dari perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat,” pungkasnya. (edi)

No Responses

Comments are closed.