MELAWI, SKR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi kembali melaksanakan paripurna, Minggu sore (20/10). Selain dihadiri para anggota DPRD, paipurna tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan dihadiri Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya. Dalam Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Umum (PU), fraksi-fraksi DPRD Melawi, lebih banyak mengkritiki dan menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah.
Diantaranya Fraksi Golkar DPRD Melawi yang disampaikan, Taufik selaku juru bicara. Sejumlah pertanyaan baik dalam hubungan dengan pembahasan APBD Perubahan, Kinerja Pemerintah daerah, pertanyaan-pertanyaan yang pernah disampaikan DPRD namun mendapat jawaban dan respon yang jauh dari kata bijak dan memuaskan dari Bupati Melawi serta hal-hal aktual yang dianggap penting.
“Diantaranya, mohon gambaran dan penjelasan saudara bupati mengenai struktur APBD tahun anggaran 2017 terhadap belanja dan pembayaran secara riil? Mohon penjelasan. Kemudian gambaran proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dan pencapaianya sampai pembahasan APBD perubahan tahun 2017, mohon penjelasan,” Tanya Taufik.
Lebih lanjut Taufik menyampaikan, gambaran saldo APBD Pemerintah Daerah Melawi tahun berjalan sampai dengan pembahasan APBD Perubahan tahun 2017 yang mohon dijelaskan oleh Bupati Melawi. Kemudian dalam hubungan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, tidak bisa langsung diterapkan di daerah namun harus disertai payung hukum sebagai pijakan dasar yaitu berupa PERDA. Beberapa waktu lalu pihak dewan bersama pemerintah daerah telah membahas Raperda inisiatif tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dan Perda tersebut dan disetujui.
“Namun saudara Bupati Melawi kemudian tidak menanda tangani perda tersebut, kami berharap segala sesuatu yang sudah melalui proses dan telah sesuai dengan peraturan berlaku tidak dilakukan penyandraan secara sepihak oleh saudara bupati melawi, mohon penjelasan,” ucapnya.
Selanjutnya, permasalahan yang pernah DPRD tanyakan sebelumnya yakni tentang makin semeraut dan kumuhnya penataan Pedagang Kali Lima (PKL) di Kota Juang Nanga Pinoh. Penertipan yang pernah disampaikan ke Bupati Melawi.
“Namun sampai pada hari ini “no action talk only”. Bupati selalu memberikan jawaban normarif yang tidak dibuktikan dengan aksi nyata dilapangan, lapak-lapak pedagang sayur di jalan Kapten Markasan yang sudah disediakan justru sebagian ditinggalkan para pedagang, yang justru lebih memilih berjualan dibahu jalan agar lebih mudah bertemu dengan konsumen. Sebagian lagi membangun lapak-lapak di depan ruko disepanjang jalan garuda pantai Sungai Melawi yang justru menambah kumuh dan semerautnya wajah kota juang yang kita banggakan,” bebernya.
Hal ini, kata Taufik, terjadi bukan hanya masalah menunggu relokasi dan program namun tidak adanya ketegasan dan kebijakan pemerintah daerah. “Kami dari fraksi golkar berharap agar Bupati Melawi meninjau dan memberikan sebuah tindakan nyata dalam upaya penertipan dan pembinaan PKL tersebut,” pintanya.
Dalam sidak anggota DPRD Melawi beberapa waktu yang lalu, kata Taufik, menemukan beberapa kantor kecamatan yang kosong sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan seharusnya. Lemahnya kinerja aparatur PNS yang ada di kantor kecamatan ini kami berharap dapat menjadi perhatian dan dievaluasi oleh Bupati Melawi demi pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dan optimalisasi kinerja aparatur kecamatan.
“Pada kesempatan ini untuk kesekian kalinya kami dari fraksi Partai Golkar mencoba berempati menyuarakan keluhan masyarakat yang memang harus di uji kesabarannya. Karena harap pembangunan jembatan gantung sokan sebagai sarana transportasi dan mobilisasi orang maupun barang yang putus akibat banjir beberapa waktu yang lalu tak kunjung terealisasi. Kami mengharapkan saudara Bupati Melawi tidak melupakan lagi pembangunan jembatan gantung sokan yang terputus tersebut,” paparnya.
Kemudian, melihat kondisi pasar sayur laja yang riskan akan roboh dan mengancam keselamatan pedagang dan konsumen, Taufik juga mengharpkan kepada Bupati Melawi melalui SKPD terkait agar bertindak sigap menanggulangi permasalahan tersebut.
Persoalan lainnya, Taufik menyampaikan, sehubungan dengan jalan dalam kota Nanga Pinoh yang tergenang dan mengalami kerusakan, pihaknya mengharapkan Bupati melalui dinas terkait untuk memperhatikan proses pemeliharaan jalan dan drainase dalam kota tersebut.
“Kemudian, pada kesempatan ini kami mengingatkan saudara bupati melawi agar dapat menginstruksikan kepada skpd beserta aparatur dan tenaga teknis agar dapat bahu membahu menciptakan kondisi yang kondusif agar program dan pekerjaan fisik yang ada di lapangan dapat dikerjakan sesuai dengan target dan batasan yang telah ditentukan,” ucapnya.
Kemudian sehubungan dengan masih banyaknya hal-hal diangap penting untuk dilakukan pengkajian secara konfrehensif terhadap RAPBD perubahan. “Maka DPRD dari fraksi partai golkar menganggap perlu dan menyarankan kepada unsur pimpinan untuk selayaknya memberikan tambahan waktu untuk melakukan pembahasan,” paparnya.
Hal yang hampir sama juga disampaikan sejumlah fraksi lainnya yang ditanyakan kepada pihak pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan kinrja pemerintah dan serta kebijakan dan ketegasan Pemerintah dalam sejumlah persoalan, yang diharapkan mampu diselesaikan Pemerintah Melawi. (Edi)
