Dewan Minta Pemerataan Tenaga Pengajar Harus Jadi Prioritas

MELAWI, SKR.COM – Keluhan terhadap kurangnya tenaga pengajar di daerah pedalaman tentu masih terdengar di Melawi. Namun ditahun 2016, ini pemerintah Kabupaten Melawi bersikap tegas dengan melakukan pemerataan guru.

Anggota DPRD Melawi, Antonius Clerry Hitler mengatakan, pemerataan tenaga pengajar di Kabupaten Melawi harus menjadi prioritas kerja Pemkab Melawi tahun 2016. Hingga kini persoalan itu belum terselesaikan.

Penumpukan guru di satu daerah tertentu khususnya pusat kota, mengakibatkan kualitas pendidikan di pedalaman masih dinilai rendah. Dengan melakukan pemerataan guru  ke daerah pedalaman, tingkat kualitas pendidikan di pedalaman tentu juga bisa bersaing dengan yang diperkotaan.

“Dengan pemerataan guru, sekolah lain juga akan memiliki guru-guru yang juga berprestasi dan kualitas pendidikan pun akan meningkat. Bagaimana mungkin mutu pendidikan di Melawi bisa berkualitas kalau masalah pemerataan guru saja tidak bisa diselesaikan,” ungkapnya, Minggu (17/1).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Dadok  menegaskan, pemerataan guru memang masih menjadi persoalan. Pemkab Melawi harus memetakan kawasan-kawasan yang membutuhkan tenaga pengajar dan segera mengisinya.

“Yang terjadi selama ini, ada sejumlah sekolah memiliki ratusan murid  hanya memiliki guru PNS 1 atau 2 orang. Bagaimana bisa optimal proses belajar mengajar seperti ini,” ucapnya.

Selain itu lanjut Dadok, masalah pemerataan guru yang dilakukan nanti tidak ada maksud lain kecuali menghindari penumpukan tenaga guru disekolah-sekolah tertentu, utamanya diwilayah perkotaan dan menjamin pemerataan tugas mengajar guru di sekolah-sekolah khususnya sekolah-sekolah yang selama ini kekurangan tenaga guru.

Menurutnya, pemerataan tenaga guru yang dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan Melawi yang belum menampakan hasil menonjol. Sebab, salah satu penyebab kualitas tingkat kelulusan yang dialami sekolah-sekolah di juga dipicu oleh distribusi tenaga guru yang tidak merata di setiap sekolah.

Lebih lanjut diungkapkan guru yang akan dimutasi ke sekolah lain agar lebih dewasa menanggapi langkah pemerataan guru yang dilakukan pemerintah dari sisi kepentingan dinas.

“Kasihan anak-anak sekolah dipedalaman yang tak bisa menerima seluruh mata pelajaran dengan optimal, guru yang ada juga tidak akan mampu mengurusi ratusan murid kalau hanya ada 1 atau 2 PNS yang ditugaskan,” tandasnya.

“Kita berharap guru bisa memberikan kontribusi yang besar tidak hanya menuntut hak yang lebih besar dari pemerintah seperti gaji, tunjangan sertifikasi, non sertifikasi, tunjangan guru terpencil dan tunjangan kesejahteraan lainnya dari pemerintah, tapi tidak diimbangi dengan kewajiban mengajar yang maksimal sesuai tuntutan pemerintah,” akhirnya. (Irawan)