SINTANG, SKR.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Welbertus mengungkapkan bahwa banjir di Kabupaten Sintang disebabkan krisis lingkungan didaerah perhuluan.
“Menghadapi banjir di sintang pertama begini. Banjir ini kan hampir setiap tahun bahkan yang paling parah itu tahun 2021 lalu dan bulannya kurang lebih sama dengan yang terjadi sekarang ini,” ucap Welbertus.
Ia menilai, dampak krisis lingkungan yang sangat parah di wilayah perhuluan harusnya memantik semangat pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mengantisipasi bencana.
“Oleh sebabnya kita meminta pemerintah memetakan beberapa indikasi penyebabnya, kalau kasat mata tangkapan air ini kan sangat berkurang sekarang,” ungkap Politisi Partai PDI Perjuangan ini.
Menurutnya, daerah tangkapan air inilah yang harus menjadi prioritas pemerintah agar segera melakukan pemetaan dan melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan dampak lingkungan.
“Itu kan bisa disebabkan berbagai faktor terutama barangkali soal hutan semakin berkurang, Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dan hal yang lain lain yang berkaitan dengan lingkungan dan itu memang harus segera ditangani,” ujar Welbertus.
Dikatakannya, pemerintah dan semua lapisan masyarakat harus bergerak. Pemerintah berperan mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran misalnya membuang sampah.
“Selain itu kita juga meminta pemerintah untuk mengurangi ijin-ijin untuk perusahaan. Ini penting karena memang harus segera dihentikan sebenarnya,” tutur Welbertus.
Kemudian, kata dia pemerintah juga diminta melakukan pemetaan bagi perusahaan perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan perizinan dengan baik.
“Itu bisa diambil kembali yang seumpamanya ijin sekian puluh ribu tahun dalam sekian tahun mereka tidak melakukan aktivitas, maka ambil kembali tanahnya sesuai peraturan perundang undangan dan lakukan penanaman hutan kembali,” pungkas Wakil Rakyat dari daerah pemilihan sintang satu ini.