Dewan Sorot Pelayanan dan Fasilitas RSUD Melawi

MELAWI, SKR.COM – Program arah kebijakan umum Pemda yang bertitik tolak dengan RKPD tahun 2017 tidak sejalan dengan RPJMD tahun 2016 – 2021 dan tidak sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan Pemkab Melawi menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Melawi terhadap LKPj bupati yang saat rapat paripurna istimewa DPRD Melawi ini, beberapa hari lalu. Seperti yang disampaikan juru bicara Ketua Fraksi Golkar, Taufik.

Ia menyampaikan, terkait program bupati yang tertuang dalam RPJMD dan visi misi masih banyak ditemui ketidaksesuaian di lapangan, diantaranya pelayanan dan fasilitas bagi kenyamanan pasien di RSUD Melawi, menjadi perhatian serius DPRD Melawi untuk ditindak lanjuti Bupati Melawi.

Menurut DPRD, fasilitas yang disediakan untuk kenyamanan para pasien masih jauh dari harapan masyarakat, baik dari pelayanan medis maupun tersedianya sarana dan prasarana yang ada di RSUD.
Kata Taufik, bahkan isu yang berkembang, banyak pasien yang sakit parah namun tidak segera ditangani dan mendapatkan pelayanan medis dengan alasan tenaga medis dan peralatan tidak ada, sehingga pasien harus dibawa ke rumah sakit swasta yang memerlukan biaya yang cukup besar.

Menurut DPRD juga, minimnya dokter spesialis, kurangnya alat kesehatan, ketersediaan obat – obatan yang tidak memadai dan masih rendahnya tingkat SDM yang ada menjadi faktor ketidak nyamanan dan kendala bagi pasien yang memerlukan pelayanan pengobatan di RSUD.

Selain itu berkenaan dengan pelayanan kesehatan secara umum terutama didaerah kecamatan dan desa terpencil sangat memprihatinkan, kondisi ini disebabkan lemahnya managemen di RSUD, kurangnya koordinasi dan ketidak harmonisan antara Direktur RSUD dengan tenaga medis dan aparatur, serta minimnya tenaga medis yang ada.

“Diminta kepada Bupati Melawi dan dinas teknis terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi kenyamanan pasien di RSUD, agar RSUD mampu bersaing dengan rumah sakit swasta dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan seharusnya menjadi rujukan dan contoh yang baik bagi rumah sakit swasta,” pintanya.

Terkait ini DPRD Melawi merekomendasikan kepada Bupati Melawi dan dinas terkait untuk memberikan teguran kepada Direktur RSUD Melawi terhadap lemahnya pelayanan kepada pasien yang memerlukan penanganan serius. Selain itu DPRD juga meminta kepada bupati untuk melakukan pengawasan dalam meningkatkan dan memperbaiki managemen di RSUD baik secara internal maupun eksternal.

Dalam rekomendasi ini juga, DPRD meminta Direktur RSUD Melawi untuk duduk satu meja dengan tenaga medis dalam menyelesaikan persoalan – persoalan yang terjadi dan ketidak harmonisan yang berakibat merugikan masyarakat. DPRD meminta agar dilakukan evaluasi dan kajian teknisnya.

Dibagian lain yang menjadi rekomendasi DPRD adalah berkaitan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, belum menunjukkan hasil yang baik dan maksimal. Hal ini DPRD melihat dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang rata – rata hanya mencapai 50%.

Selain itu masih terjadi keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan proyek fisik dan masih banyak jalan dan jembatan rusak yang ada di desa – desa kondisinya sangat memprihatinkan dan sulit untuk digunakan sebagai sarana mobilisasi masyarakat.

Menurutnya, rekomendasi dari DPRD ini menjadi penting sebagai bahan koreksi, perbaikan dan pertimbangan bupati dalam menentukan arah kebijakan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021.

Adapun ruang lingkup rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati TA 2017 tersebut, mencakup arah kebijakan umum Pemda pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan Pemda, penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Disampaikan Taufik, mewujudkan visi Pemkab Melawi melakukan upaya – upaya dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diamanahkan melalui misi Pemkab Melawi, antara lain meningkatkan profesionalisme aparatur menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik.

“Namun, masih belum menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta pelayanan publik yang masih sangat lemah dan birokrasi yang sangat lamban dirasakan masyarakat,” katanya.

Sementara itu menanggapi rekomendaasi fraksi-fraksi DPRD tersebut, Bupati Melawi, Panji ditemui usai sidang paripurna menilai rekomendasi ini bersifat masukan dari lembaga legislatif pada pemerintah sebagai bahan perbaikan. Hanya dirinya menilai seharusnya semua sisi dilihat, tidak hanya sekedar apa yang menjadi titik lemah atau negatif pemerintah.

“Tapi kendala, hambatan serta apapun yang menjadi dasar kesulitan dan masalah harusnya juga disampaikan. Tapi kita tidak merasa tak nyaman dengan apa yang disampaikan kawan-kawan DPRD, karena kita beranggapan ini positif dan memacu kita untuk berjuang terus sehingga pembangunan berjalan terbuka dan transparan,” katanya.

Panji mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan DPRD salah satunya disebabkan keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah. Implementasi dari visi misi pemerintah, tentu tidak semulus apa yang didengar secara teoritis.
“Tapi juga harus dilihat kendala dan permasalahn yang dihadapi, serta kemampuan kita menjawab berbagai permasalahan yang ada. Jadi semua harus dijawab professional, antara potensi, harapan, dan tantangan,” ucapnya.

Panji juga menjawab soal transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintah. Dimana ia menilai ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait keterbukaan informasi publik. Menurut Panji dirinya ingin mengundnag berbagai pihak, termasuk ombudsman. “Kami ingin membuat sosialisasi, termasuk nanti dari SKPD untuk memaparkan progress apa saja yang sudah kami buat dalam beberapa tahun ini,” katanya. (DI)