DPR Segera Uji Kelayakan Capim KPK

JAKARTA – SKR: Pada Masa Persidangan II tahun 2015/2016 ini, DPR akan membahas dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Capim KPK).

Hal itu dikatakan Ketua DPR Setya Novanto saat membuka masa persidangan II tahun 2015/2016 di depan Rapat Paripurna, Senin (16/11).

Menurut Novanto, DPR juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, serta memberikan pertimbangan kepada Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Seychelles dan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia.

Di bidang legislasi, lanjut DPR akan menyelesaikan pembentukan beberapa RUU yang menjadi prioritas di tahun 2015.

Adapun RUU yang sedang dalam tahap penyusunan adalah RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Perbankan, RUU tentang Perubahan UU tentang Bank Indonesia, dan RUU tentang Penyiaran.

RUU yang dalam tahap harmonisasi adalah RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Kebudayaan. RUU yang akan diselesaikan dalam proses pengajuannya adalah RUU tentang Pertembakauan.

Sedangkan RUU yang akan dilakukan pembahasan dan saat ini masih menunggu Surat Presiden adalah RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

DPR juga akan mempercepat proses pembahasan atas RUU tentang Merek, RUU tentang Paten, RUU tentang Minuman Beralkohol, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Mengingat singkatnya Masa Sidang Kedua ini dan masih banyaknya RUU yang harus diselesaikan, Pimpinan menghimbau agar proses penyusunan, harmonisasi, dan pembahasan RUU harus dioptimalkan, dengan penggunaan jadwal sidang yang efektif,” tegas dia.

Pimpinan DPR mengingatkan Badan Legislasi untuk segera melakukan pembahasan Prioritas Prolegnas Tahun 2016 bersama Pemerintah. Penetapan Prolegnas sebaiknya didasarkan pada urgensi untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

RUU yang perlu dimasukkan di dalam Prioritas Prolegnas Tahun 2016, antara lain RUU tentang Perubahan UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Tax Amnesty, RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia, RUU tentang Pemilihan Umum, dan RUU tentang Partai Politik.(*)

Sumber: http://dpr.go.id

Posting Terkait