SINTANG, SKR.COM – Persoalan pendidikan di daerah perbatasan begitu kompleks. Tidak cukup hanya retorika untuk menyelesaikannya. Harus ada solusi dan langkah-langkah nyata dari Pemerintah Pusat (Pempus).
“Persoalan pendidikan begitu banyak, terutama di daerah perbatasan. Salah satunya mengenai sarana dan prasarana di sekolah. Ini harus jadi perhatian bersama, baik Pempus, Pemrpov, dan Pemkab,” kata Kusnadi, Anggota DPRD Kabupaten Sintang, kemarin.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, minimnya sarana dan prasarana sekolah tentu menjadi penghambat untuk mencapai salah satu tujuan pendidikan, yakni meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah.
“Mutu pendidikan memang tidak bisa lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana,” tegas Kusnadi yang merupakan Wakil Rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Serawai – Ambalau ini.
Di Dapil-nya, tambah dia, salah satu masalah dunia pendidikan, yakni sangat minimnya guru. Padahal tenaga untuk mendidik di Kabupaten Sintang dinilainya sudah cukup banyak yang lulusan S1 bahkan S2.
Masalahnya, ungkap Kusnadi, pemerintah atau sekolah tidak mampu merekrut para sarjana pendidikan tersebut. “Karena masalah gaji atau honor,” jelasnya.
Kondisi ini diperparah lagi dengan pembatasan penerimaan Honor Daerah (Honda) oleh Pempus yang hingga kini masih menjadi persoalan yang tidak berkesudahan.
“Mau dijadikan apa negara ini kalau terus-menerus seperti ini,” sesalnya.
Ia menambahkan, di daerah sangat banyak sekolah yang hanya memiliki satu atau dua guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik tingkat SD maupun SMP. Sementara yang honor hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Berapalah honor dari BOS. Sehingga tidak jarang mereka itu mengajar hanya sekedar mengajar, tidak maksimal. Karena mereka memikirkan bagaimana harus mencari nafkah,” tutur Kusnadi.
Jika permasalahan-permasalahan ini tidak segera dituntaskan, ingat Kusnadi, bagaimana SDM daerah bisa berdaya saing. “Kapan anak-anak kita bisa bersaing di tingkat luar, kalau hal-hal kecil seperti ini sulit diatasi,” pungkasnya.
Karena itu, Kusnadi menyarankan pemerintah harus bisa mengambil Langkan konkrit. Apabila tidak, maka dunia pendidikan akan terancam, khususunya di wilayah perbatasan.
“Yang dibutuhkan adalah solusi nyata. Bukan retorika,” pungkasnya.