Jawaban Pemerintah Terhadap PUF Golkar Tentang Pertanggungjawaban APBD 2015

764

SINTANG, SKR.COM – Setelah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi (PUF) DPRD Kabupaten Sintang pada Tanggal 22 Juli 2016 tentang Pertanggungjawaban APBD 2015, hari ini Senin (25/7/2016) Pemkab Sintang menyampaikan jawaban pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Kabupaten Sintang  tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 melalui Rapat Paripurna Ke-9 masa Persidangan II tahun 2016.

Berikut Jawaban pemerintah atas PUF Golkar yang di sampaikan oleh Wakil Bupati Sintang, Askiman.

Menanggapi Saran Dan Himbauan Dari Fraksi Golongan Karya,  Kami  Sampaikan Terima Kasih Atas Segala Atensi Dan Saran Serta Masukan Yang Sangat Baik Dari Fraksi Golkar.

Berkaitan Dengan Saran Dan Masukan Agar Seluruh Pimpinan SKPD Dapat Selalu Hadir Dalam  Setiap Rapat Dan Sidang Paripurna Yang Dilaksanakan Oleh DPRD Kabupaten Sintang, Tentunya Hal Tersebut Akan Menjadi Perhatian Khusus Di Waktu Yang Akan Datang.

Selanjutnya Berkaitan Dengan Saran Dan Masukan Agar Sekretaris Daerah Lebih Proaktif Menjadi Fasilitator Dan Mediator Dengan BPK Untuk Mempertahankan Predikat Opini WTP Yang Telah Diterima Oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, Kami Menyambut Baik Saran Yang Baik Tersebut. Di Masa Mendatang, Pemerintah Daerah Lebih Mengedepankan Pendekatan Yang Baik Dan Komunikasi Yang Positif Sesuai Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Kepada Tim Pemeriksa BPK-RI.  Berbagai Upaya Juga Telah Dilakukan  Antara Lain Melalui Surat Edaran Bupati Kepada Semua Kepala SKPD, Terakhir Dengan Surat Edaran Bupati Sintang No, 900/1516/III.A/BPKAD Tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pemberitahuan Untuk Tidak Tugas Luar Selama Kegiatan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here