Jeffray: Kita Berkomitmen Selesaikan Pembahasan Raperda Tepat Waktu

Jeffray Edward

SINTANG, SKR.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sintang Jeffray Edward mengatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan semua agenda DPRD tepat waktu, baik pembahasan Perda, APBD dan lainnya.

“Pada prinsipnya kami sudah melaksanakan jadwal sidang sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus), kemarin sudah kita buka dengan persidangan pertama, kemudian hari ini dan besok. kita ingin agenda di DPRD ini berjalan tepat waktu termasuk juga sampai pada proses APBD, kita sudah mempunyai komitmen dalam berapa tahun ini untuk menyelesaikan semua agenda perda-perda dan sesuatunya tepat waktu,” ucap Jeffray, Kamis (13/06/2019) usai Rapat Paripurna ke 5 yang sempat di Skors 3 menit.

Rapat Paripurna di skors lantaran ada instruksi salah satu anggota DPRD dari fraksi PKB, terkait ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati Sintang dalam rapat tersebut.

“Saya sangat mengerti apa yang mereka sampaikan bahwa dengan kondisi bupati dan wakil bupati tidak hadir dalam persidangan ini, memang di dalam tatib (Tata Tertib DPRD) tidak disebutkan ada kewajiban kehadiran kepala daerah, kecuali dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.

Jeffray mengatakan ketidakhadiran kepala derah dalam Rapat Paripurna hari ini tidak menyalahi aturan yang ada, karena ada yang diutus untuk menjadi perwakilan eksekutif, yakni tadi Staf Ahli Bupati.

” kalau dari segi aturan tidak dipermasalahkan, namun dari segi etika dan kemitraan agak kurang karena tidak hadirnya Bupati atau Wakil Bupati. Kita juga memahami bahwa kita punya tugas masing-masing, tetapi tolong ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah kedepan supaya tidak terulang lagi, artinya dapat mengkoordinir tugas dan tanggungjawab yang harus diutamakan, karena bagaimanapun perda yang harus kita selesaikan ini adalah untuk Kabupaten Sintang,” bebernya.

Jeffray mengatakan raihan Opini WTP pada laporan Keuangan Kabupaten Sintang tahun 2018 dari BPK RI merupakan bagian dari proses yang di buat bersama antara DPRD dan Eksekutif.

“maka kami DPRD berkomitmen mau tepat waktu dengan semua proses ini, tolong ini menjadi perhatian pemerintah daerah supaya dapat bijak meaksanakan tugas prioritas,” pungkasnya.

Juru bicara Fraksi PKB, Syahroni mengatakan kabar tidak hadir nya Bupati atau Wakilnya pada Rapat Paripurna hari ini memang sudah disampaikan oleh ketua DPRD dalam pertemuan internal kemarin. Penyampaian tersebut bentuk koordinasi oleh pimpinan ke Fraksi. Namun pihaknya sudah menyampaikan sikap bahwa sampai batas akhir dimulainya Rapat Paripurna hari ini. Hingga Rapat Dimulai pihaknya belum menerima alasan ketidakhadiran Bupati atau Wakilnya.

“masalah jadwal sudah ditetapkan melalui Badan Musyawarah, kalaupun ada alasan yang urgensi dan penting harus disampaikan terkait ketidakhadiran itu. Kami belum menerima penjelasan semacam itu hingga rapat dimulai, maka muncullah Instruksi dari Fraksi PKB,” kata Syahroni.

“kami melihat secara umum bagaimana tanggung jawab dan kewenangan terkait dengan pembentukan Perda memang ada di Bupati dan DPRD sehingga ketidakhadiran Bupati atau wakil Bupati itulah kami anggap etika yang hilang secara kelembagaan,” tambahnya.

Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Eksekutif baru menyampaikan alasan kepala daerah dalam pertemuam singkat saat Rapat Paripurna diskors 3 menit di ruang Ketua DPRD. Ketidakhadiran Bupati Sintang karena ada tugas kedinasan di Eropa dan Wakilnya melaksanakan tugas dinas di Kinabalu.

“Artinya ketika ada penjelasan seperti itu, kami memandang secara prioritas tugas tugas yang dilaksanakan mereka (Bupati dan Wakilnya). Artinya kesimbangan menentukan agenda prioritas itu penting. Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dan untuk hal-hal yang tidak prioritas itu menjadi pertanyaan kami di fraksi,” terang Syahroni.

Syahroni mengatakan usai mendengarkan penjelasan dari pejabat yang mewakili, pihaknya dapat menerima alasan tersebut. Kendati demikian kata dia ini menjadi pelajaran ke depan, bahwa etika secara lembaga dan politik itu tanggung jawab daripada Bupati dan Wakil Bupati, “itu yang kami tuntut tadi, artinya gambaran secara umum terkait tanggung jawab dalam pembentukan Perda,” pungkasnya. (*)

Posting Terkait