Kades Harus Inovatif, Jangan Monoton

SINTANG, SKR.COM – Mewujudkan Desa Mandiri telah menjadi program andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di bawah kepemimpinan Sutarmidji dan Ria Norsan. Hal ini sama saja menjadikan Kepala Desa (Kades) sebagai ujung tombaknya.

“Kades harus inovatif, tidak boleh monoton dan segera memetakan apa-apa saja yang mesti dikembangkan di desanya,” kata Kusnadi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kamis (24/10/2019).

Menurut Kusnadi, dari namanya saja sudah jelas bahwa yang akan diwujudkan itu kemandirian desa. “Tujuan utama dari Desa Mandiri itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” katanya.

Kuncinya utamanya, tambah Kusnadi, bagaimana selalu inovatif menggali potensi. Olehkarenanya di antara konsep Desa Mandiri itu mesti memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Keberadaan BUMDes ini harus dapat menciptakan perputaran ekonomi di desa itu,” jelas Kusnadi.

Dia mencontohkan, BUMDes itu bisa saja memberikan kredit berupa benih sayuran untuk ditanam petani. Hasilnya berupa sayur mayur yang bisa dijual.

“Tentu ini akan meningkatkan ekonomi di desa itu. Maka finansial mereka akan terbangun,” ucap Kusnadi.

Selain BUMDes, Desa Mandiri juga mesti mempunyai sarana pendidikan, transportasi dan komunikasi. Semuanya itu bermuara pada peningkatan perekonomian desa.

“Kalau tidak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, sebenarnya desa itu tidak bisa disebut sebagai Desa Mandiri,” tegas Kusnadi.

Sebenarnya, ungkap dia, Pemerintah Pusat (Pempus) telah memberikan Dana Desa; 70 persen untuk pembinaan masyarakat, dan 30 persen untuk infrastruktur dan lainnya.

“Cuma banyak desa yang masih ‘bermain’, tidak fokus pada peningkatan produksi mereka,” sesal Kusnadi.

Banyak potensi di desa yang bisa digali dan ditingkatkan untuk menciptakan perputaran ekonomi di desa. Tetapi, menurut Kusnadi, harus didukung infrastruktur yang memadai.

“Berupa sarana dan prasarana yang bagus, lahannya juga harus bagus,” jelasnya.

Sayangkan satu kesatuan untuk perputaran ekonomi di desa itu dihadapkan pada kendala tidak berjalannya Komunikasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dari beberapa pihak.

“Contoh, suatu tempat tidak membutuhkan benih kedelai, melainkan membutuhkan benih jagung. Tetapi pemerintah memberi benih kedelai. Ini kan tidak cocok,” papar Kusnadi.

Karena itu, Kusnadi berharap, Gubernur Kalbar dapat menciptakan KIS ini, baik dengan Pempus maupun Pemkab. “Supaya program ini tidak tumpang tindih,” pungkasnya.

Posting Terkait