SINTANG, SKR.COM – Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan dan jembatan di ruas Tebidah menuju Serawai dan Ambalau kembali mencuat dan menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Unggahan dari akun Facebook Nofer Frensiva menyebutkan bahwa kondisi infrastruktur di jalur tersebut sudah sangat memprihatinkan dan bahkan disebut tidak pernah diperbaiki selama puluhan tahun.
Dalam unggahan tersebut, warga mengungkapkan bahwa kerusakan jalan semakin parah dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, jembatan yang sebelumnya menjadi penghubung antarwilayah kini disebut sudah tidak ada lagi, sehingga semakin menyulitkan akses masyarakat. Kondisi ini dinilai berdampak besar terhadap aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas warga hingga distribusi barang kebutuhan pokok.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur tersebut. Mereka menilai, akses jalan dan jembatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting, terutama bagi wilayah pedalaman yang masih bergantung pada jalur darat sebagai penghubung utama.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, memberikan penjelasan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap kondisi yang dikeluhkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa permasalahan infrastruktur di wilayah pedalaman memang menjadi perhatian pemerintah.
Namun demikian, Sandan mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan dan perbaikan jalan maupun jembatan di daerah tersebut. Menurutnya, luasnya wilayah Kabupaten Sintang serta banyaknya titik infrastruktur yang membutuhkan perhatian membuat pemerintah harus melakukan prioritas dalam pengalokasian anggaran.
“Kami memahami keluhan masyarakat, dan pemerintah daerah terus berupaya semaksimal mungkin. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk pembangunan di wilayah pedalaman,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari solusi, termasuk melalui dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat, agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal.
