Ketua DPR: Serap Aspirasi Bisa Dimana Saja

121

JAKARTA, SKR.COM – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, untuk menerima kritik dan aspirasi masyarakat tidak harus dilakukan di Gedung DPR. Anggota Dewan bisa melakukannya di mana saja. Hal itu ia pun lakukan sembari menyeruput kopi, berbincang santai dan menjawab pertanyaan dari masyarakat di kedai kopi.

Dengan didampingi Anggota DPR Misbakhun (Fraksi Golkar) dan Ahmad Sahroni (Fraksi NasDem), Bamsoet, panggilan akrabnya, menjawab semua pertanyaan dari pengacara Hotman Paris Hutapea, artis Nafa Urbach dan pedangdut Cita Citata serta kritik masyarakat di Kedai Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/3/2018).

Masyarakat terlihat antusias mengikuti bincang santai namun seru dan tajam tersebut. Warga menyampaikan keluhan yang selama ini mereka hadapi, sebagian diantaranya mengungkapkan curahan hatinya (curhat) tentang persoalan hukum. Mulai dari masalah pemecatan, perceraian yang selalu merugikan hak-hak perempuan, penggusuran, sengketa tanah, UU MD3 hingga RUU KUHP. Bamsoet kemudian memberikan saran bagi mereka yang kini tengah menghadapi masalah.

Terkait masalah UU MD3, politisi Partai Golkar ini mengatakan DPR kini tengah menunggu keputusan hasil uji materi dari masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK). DPR akan menerima apa pun keputusan MK terkait UU MD3.

“DPR saat ini menunggu hasil MK. Karena percuma juga kalau kami ubah, sebagian masyarakat terlanjur terprovokasi dan terlanjur su’udzon atau berburuk sangka. Jadi, ya lebih baik DPR menunggu saja hasil uji materi di MK. Apakah UU MD3 tersebut telah sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kami akan menerima apapun keputusan MK,” kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, UU MD3 dibutuhkan. Agar DPR memiliki kekuatan untuk melaksakan tugas yang diberikan oleh rakyat untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah.

“Apakah amanat yang diberikan rakyat kepada pemerintah telah dijalankan secara sungguh-sungguh atau tidak. Apakah APBN yang telah mencapai Rp2.000 triliun lebih itu digunakan tepat sasaran atau tidak. Dan apakah aturan serta perundang-undangan yang ada, telah dijalankan dengan benar serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat atau tidak,” ujar Bamsoet.

Dia memastikan DPR tetap menerima kritik dan tidak membentengi diri dengan menggunakan UU MD3 tersebut. “UU MD3 itu kebutuhan DPR. Kita tidak membentengi diri dengan kekebalan seperti yang dituduhkan. DPR tidak antikritik, tidak anti demokrasi. Justru kami butuh kritik untuk memperbaiki diri agar kami bisa melaksakanan amanat rakyat dengan baik dalam mengawasi pemerintah,” tegasnya.

Bamsoet menambahkan, mengenai berbagai persoalan yang disampaikan dalam bincang santai tersebut, akan diteruskan kepada komisi terkait di DPR. Bamsoet juga mengaku senang bisa mendengar kritik dan aduan masyarakat secara langsung.

“Saya senang sekali bisa mendengarkan aspirasi dengan suasana santai dan penuh rasa kekeluargaan. Terimakasih atas semua aspirasi, kritik dan masukan yang telah disampaikan. DPR menaruh perhatian yang besar dan akan kita tindak lanjuti ke komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan yang terkait di DPR untuk dicarikan solusinya,” janji Bamsoet. (jay/sf)

Sumber Berita & Poto: http://dpr.go.id