SINTANG, SKR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius menghadiri dialog interaktif di TVRI Kalbar di Pontianak dengan tema Infrastruktur Sintang Masih Tertinggal. Dikesempatan itu Politisi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Sintang ini kemudian menjabarkan jumlah desa di Kabupaten Sintang yang terdiri terdiri dari 391 desa. Sementara jumlah kampung atau dusun kurang lebih 1.600. Desa-desa tersebut terkoneksi dengan akses jalan darat dengan panjang ribuan kilometer yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Baik jalan yang menghubungkan antar desa. Jalan yang menghubungkan desa ke kecamatan. Maupun jalan yang menghubungkan dari kecamatan ke kota kabupaten. Diperkirakan berdasarkan rapat terakhir dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, diketahui ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang hampir 6.000 kilometer.
“Ini menjadi kendala kita. Disaat postur APBD sedikit, sementara tanggung jawab kita di daerah untuk penangunan infrastruktur masih sangat besar. Belum lagi bukan hanya aspek infrastruktur yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Karena banyak sektor lain juga harus diperhatikan, seperti ketahanan pangan, sektor ekonomi, pertanian, perkebunan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ini yang membuat dalam tanda kutip infrastruktur Sintang masih tertinggal apalagi bila dibandingkan dengan Pulau Jawa. Selain itu, APBD Sintang yang minim juga tersedot untuk belanja langsung. Seperti pembayaran gaji pegawai dan belanja-belanja rutin lainnya,” jelasnya panjang lebar.
Florensius Ronny mengakui infrastruktur di Kabupaten Sintang masih tertinggal. Kondisi ini terlepas dari keterbatasan anggaran yang dikelola pemerintah daerah. Sementara infrastruktur yang harus ditangani sangat luas. Kembali diakui Ronny, memang Sintang masih tertinggal dalam hal infrastruktur. Salah satunya infrastruktur jalan. Tapi yang harus diketahui bahwa Kabupaten Sintang sangat luas jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Bahkan hampir sama dengan luas Provinsi Jawa Barat.