Ketua PDIP Kesal Bendera Partainya Diturunkan Bawaslu

MELAWI, SKR.COM – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Melawi, Kluisen, merasa geram dan menyesalkan tindakan Bawaslu yang mencopot bendera partainya, karena bendera partai bukan merupakan Alat Peraga Kampanye (APK). Rasa kesal tersebut setelah Ia mengetahui bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Melawi membersihkan dan menurunkan paksa bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpasang di sejumlah pohon sepanjang jalan wilayah Desa Pemuar, Kecamatan Belimbing.

Menurut Kluisen, bendera yang dipasang dan dicopot Bawaslu di pohon itu bukan termasuk dalam APK berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2017. “Soal pemasangan bendera, kami sudah mengikuti aturan yang diatur Banwaslu. Bendera adalah simbol partai, yang bisa dipasang sesuai dengan lokasi aturan Bawaslu,†ujar Kluisen, Selasa (25/9).

Kita minta Bawaslu jangan terlalu arogan. Saya minta Bawaslu kabupaten maupun kecamatan untuk membaca kembali aturan dengan cermat dan jelas, sehingga tidak semena-mena melakukan pencopotan simbol partai ini, tegas Wakil Ketua DPRD Melawi itu.

Atas kejadian itu ancam Kluisen, pihaknya akan menuntut ganti rugi kepada Bawaslu, karena pemasangan bendera tersebut mengeluarkan biaya kepada sejumlah pekerja.

Dikonfirmasi kepada Ketua Bawaslu Melawi, Johani, mengatakan penertiban dilakukan setelah Bawaslu kecamatan berkoordinasi dengan pengurus partai dan PPK setempat. Menurut Johani, pihaknya menurunkan bendera PDIP tersebut, karena dipasang pada tempat yang tidak diperbolehkan oleh peraturan.

Johani mengatakan, sesuai dengan aturan PKPU dilarang memasang bendera di pohon, tiang listrik, tempat pendidikan dan tempat ibadah. Karena PDIP memasang bendera di pohon, makanya kita turunkan, ujar Johani, Selasa (25/9).

Dijelaskan, berdasarkan hasil koordinasi KPU Melawi, Bawaslu Melawi dan seluruh camat terkait lokasi pemasangan APK penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, tidak diperbolehkan untuk memasang APK di pohon, tiang listrik, tempat pendidikan maupun tempat ibadah, bahkan disepanjang jalan, kecuali sedang ada kegiatan partai yang berlaku 1 X 24 jam. (DI)

Posting Terkait