Komisi VI Tinjau Koperasi dan Usaha Kecil Kalsel

KALSEL, SKR.COM – Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Koperasi Borneo Agrosindo di Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (27/9).

Menurut Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal, kunjungan ini untuk melihat secara langsung program Pemerintah terkait Koperasi dan UMKM. “Ini berkaitan dengan Komisi VI sedang membahas anggaran untuk itu perlu masukan dari pelaksana kopesari dan industri kecil,” kata politisi Partai Gerindra, di Tanah Laut, Kalsel.

Hekal menjelaskan dari masukan dari Pengurus dan Anggota Koperasi Borneo Agrosindo mengharapkan akses pembiayaan dan permodalan dapat dipermudah dan sangat membutuhkan sarana dan prasarana seperti Listrik, serta ada keinginan untuk membangun Pabrik CPO.

Terkait permodalan dan pembiayaan, ia menjelaskan bahwa ada Lembaga Pengelola dana Bergulir (LPDB) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun diakuinya bahwa anggaran LPDB masih kurang ditambah lagi penyalurannya agak sulit.

“Untuk permodalan yang kita fokuskan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan LPDB. Kita akan dorong untuk KUR, khusus Koperasi ini yang akan membangun pabrik kita akan bicarakan dengan perbankan,” ungkapnya

Selain itu, mereka juga membutuhkan pembinaan terus menerus supaya dapat menggerakkan dan mempersiapkan generasi muda untuk mengelola manajemen dan menjalankan koperasi ke depan.

“Hal ini akan ditindaklanjuti dalam pembahasan APBN yaitu pelatihan-pelatihan yang sekarang dipotong ini sebenarnya tidak sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Mereka perlu binaan dari pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, diterangkan karena koperasi ini bergerak bidang agrobisnis, ada juga masukan  terkait pupuk yaitu koperasi yang mengelola kebun sawit kesulitan mendapatkan pupuk yang bersubsidi, sementara ini mereka hidup dengan pupuk non subsidi yang akhirnya keuntungannya sangat sedikit.

“Untuk penyaluran pupuk kepada koperasi dapat dikembalikan kepada mereka supaya tidak di pengecer. Ini akan dibicarakan dengan Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan,” katanya.

Selain itu, terkait dengan listrik, Komisi VI akan mendorong Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam program 35.000 MW tidak lupa dengan distribusinya hingga pelosok Kalimantan. ” Jangan sampai punya listrik tetapi tidak bisa dirasakan oleh rakyat,” tegas Hakel.

Akhirnya, dia minta Pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan sektor koperasi, industri menengah dan kecil sebagai penggerak perekonomian Indonesia. (as)

Sumber: http://www.dpr.go.id