SINTANG, SKR – Sintang adalah salah satu kabupaten di Kalbar yang memiliki banyak investor perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya adanya kondisi tersebut, Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Sintang meminta agar masyarakat tidak lagi menyerahkan semua lahan ke investor perkebunan tersebut.
Hal itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sintang melalui juru bicaranya Welbertus saat DPRD Sintang menggelar rapat paripurna ke 14 masa persidangan ke III tahun 2023 dengan agenda penyampaian pandangan pandangan umum fraksi fraksi DPRD Sintang terhadap nota keuangan dan Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang tahun anggaran 2024, beberapa waktu lalu.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta agar lahan-lahan subur untuk pertanian tidak lagi diserahkan kepada investasi perkebunan dan pemerintah daerah harus memperbanyak pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia kepada petani lokal,” pintanya.
“Sebab dengan sumber daya manusia yang baik diharapkan kepada petani mampu meningkatkan kualitas dan hasil pertanian, maka dengan demikian pangan-pangan daerah dapat ditingkatkan,” sambungnya.
Dikesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga memohon dibentuknya badan riset daerah, dengan harapan lembaga ini dapat fokus membantu pemerintah memetakan potensi yang dimiliki daerah, baik menyediakan data tanaman pangan, obat obatan maupun data kelola keuangan serta diharapkan bisa membuat terobosan yang dapat meningkatkan sumber daya saing daerah
Berkaitan dengan hal lain, Fraksi PDI Perjuangan meminta dalam hal penerimaan pegawai P3K diharapkan memberikan kelulusan sesuai dengan aturan yang ada, dengan memprioritaskan putra-putri daerah yang sudah lama mengabdi di kantor-kantor pemerintah daerah.