MELAWI, SKR.COM – Sejak Kabupaten Melawi berdiri, sampai sekarang belum ada pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat. Hal itu disampaikan Ketua Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Melawi, Hermas Bujang. Ia mengaku prihatin dengan masyarakat adat yang ada di Melawi.
Sebagai bagian dari masyarakat adat, Hermas Bujang yang juga Kepala Desa Togan Baru Kecamatan Tanah Pinoh Barat berharap kepada bupati dan wakil bupati Melawi terpilih untuk bisa membantu masyarakat adat, sehingga masyarakat adat mendapat pengakuan dari pemerintah.
“Harapan kedepan, ada pengakuan terhadap masyarakat adat yang ada di Melawi secara legal melalui sebuah Peraturan Daerah (Perda). Kami melihat keberadaan masyarakat adat di Melawi selama ini memang terabaikan, dan dipandang sebelah mata oleh pemerintah,” ujarnya ditemui, Minggu (20/12) di Nanga Pinoh.
Dikatakan Bujang, masyarakat adat memang harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi sekarang akan menghadapi Ekonomi Masyatakat ASEAN, kalau masyarakat adat terabaikan, tentunya sulit untuk membentengi masuknya ekonomi masyarakat ASEAN tersebut.
“Karena nanti masyarakat adat inilah yang nantinya bisa diandalkan untuk membentengi segala kebijakan ekonomi ASEAN,” tuturnya.
Dikatakan dia, saat ini sudah ada upaya dari AMAN untuk memperjuangkan masyarakat adat di Melawi ini, bahkan pihaknya ingin kedepan ada semacam pengakuan terhadap masyarakat adat secara umum, tidak hanya sebatas pada daerah-daerah tertentu.
“Kalau memang pengakuan terhadap masyarakat adat dibuat dalam bentuk Perda, perda tersebut memang harus bisa mengakomodir semua masyarakat adat yang ada di Melawi ini,” ujarnya.
Bujang menyampaikan AMAN bersama lembaga-lembaga pendamping lain, sampai sekarang masih ada Pekerjaan Rumah untuk meneruskan perjuangan dalam memperjuangkan Perda pengakuan masyarakat adat di Belaban Sungkup Kecamatan Menukung.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat adat dan masyarakat Melawi pada umumnya,” pungkasnya. (Irawan)
