Panwaslu Melawi Tatap Proses ASN Berfoto Dengan Paslon

MELAWI,SKR.COM – Larangan terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berfoto dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun Calon Legislatif, sudah diatir melalui surat edaran Menpan RB. Hal tersebut tentu menjadi dasar yang kuat bagi Panwaslu Kabupaten memproses laporan masyarakat, apabila ada laporan terkait ASN yang terlibat politik praktis.

“Soal larangan ASN untuk sekedar berfoto dengan pasangan calon sudah diatur melalui edaran Menpan RB. Karenanya bila nantinya ada pengaduan dari masyarakat terkait adanya ASN yang melanggar aturan tersebut maka Panwaslu akan menerima, mengkaji dan merekomendasi ke Pemkab. Bila terbukti ada pelanggaran, maka nantinya akan diproses dan rekomendasi tersebut disampaikan ke BKPSDM dan instansi ini yang memberikan sanksi, bukan Panwaslu,” kata Divisi Hukum, Penindakan dan pelanggaran (HPP), Panwaslu Melawi, Johani, beberapa waktu lalu.

Terkait aturan dan netralitas ASN tersebut, kata Johani, pihaknya akan melakukan sosialisasi dalam waktu dekat ini. Meskipun belum dilaksanakan sosialisasi secara lansung, namun belakangan ini sosialisasi sudah sering dilaksanakan melalui Media Sosial (Medsos).

“Sosialisasi terkait netralitas ASN memang belum kami laksanakan, namun dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Sementara ini, tahapan sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Karena ada regulasi ASN harus netral dan larangan memihak pada paslon tertentu,” ucapnya.

Johani menjelaskan, didalam aturan terbaru terkait netralitas ASN dan larangan ASN untuk terlibat politik praktis, sudah sangat jelas. Bahkan ASN juga tidak diperbolehkan untuk menglike ataupun mengkomen status pasangan calon tertentu saja. “Jangankan memihak, memberikan komen atau like pada status paslon tertentu saja bisa kena sanksinya,” katanya.

Dalam edaran Menpan, Johani mengungkapkan memang tak ada pembatasan klausul apakah larangan tersebut tak berlaku bagi keluarga paslon atau peserta pemilu 2019. Yang jelas, penekanan larangan-larangan ini diperuntukkan bagi ASN. “Jadi jelas, tak boleh berfoto dengan paslon. Begitu pula nanti kemungkinan saat Pileg, aturan ini juga diberlakukan. Yang jelas secara umum, ASN dilarang terlibat politik praktis,” ujarnya.

Johani mengaatakan, sejumlah larangan dalam surat edaran menpan RB diantaranya yakni PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

PNS dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut partai politik.

PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan, dan PNS dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

“Jadi jika ada laporan dari masyarakat berserta buktinya terkait larangan larangan tersebut, maka tetap akan kita proses, dan kita juga akan menyampaikan rekomendasinya ke BKPSDM agar memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (DI)

Posting Terkait