SINTANG, SKR – Desakan agar DPRD Sintang membentuk panitia khusus perkebunan terus disuarakan oleh fraksi fraksi di DPRD Sintang. Langkah untuk membentuk pansus perkebunan tidak terlepas dari banyaknya masalah investasi di masyarkat. Tak sedikit masalah perkebunan itu itu muncul ke permukaan dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan.
Merespon usulan pansus perkebunan, Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny memahami banyaknya desakan agar segere dibentuk. Ia mengatakan, untuk pembentukan pansus itu sendiri akan kita pelajari dulu.
“Nanti pimpinan akan mengundang seluruh ketua fraksi untuk mengetahi penjelasan terkait seperti apa konteks permasalahan yang ada, atau perusahaan mana yang dianggap bermasalah. Ini penting supaya lebih tajam lagi penanganan pansus kedepannya. Jadi ini mau kita dipelajari dulu. Agar sebelum dibentuk pansus kita paham betul masalahnya seperti apa,” ujarnya.
“yang saya tangkap, ada beberapa poin fraksi-fraksi di DPRD Sintang mendorong pansus perkebunan. Contohnya masih banyak di lapangan dimana lahan warga tidak pernah di Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) oleh perusahaan. Kemudian ada juga masalah lain seperti lahan yang tidak diserahkan ke pihak perusahaan, namun ternyata masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) investor perkebunan kelapa sawit. Di sini ada kesalahan administrasi dalam ploting HGU. Nah ini saya pikir juga layak dan jadi pertimbangan pembentukan pansus. Kemudian banyak hal lain, seperti terkait tenaga kerja serta bagaimana penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak perusahaan. nah, ramainya fraksi yang mendorong pansus perkebunan sawit, akan jadi atensi pimpinan dewan untuk menyikapinya. Yang jelas kita pelajari dulu,” katanya.