Pembangunan Infsratruktur Tetap Harus jadi Skala Prioritas

Kusnadi, Anggota DPRD Sintang

SINTANG, SKR-COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang,  Kusnadi meminta agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur  tahun anggaran 2020 mendatang tetap dijadikan skala prioritas khususnya untuk wilayah pinggiran.

Harapan itu disampaikannya karena ia menilai pelaksanaan pembangunan di Bumi Senetang masih belum merata. Fakta itu setidaknya terlihat, masih adanya desa yang sampai sekarang belum banyak tersentuh dan menikamati hasil pembangunan.

“Khususnya pembangunan dan rehab perbaikan jalan atau jembatan, pendidikan, dan kesehatan. Contoh di Kecamatan Serawai dan Ambalau,” katanya.

Karena itu, pada saat pembahasan anggaran tahun 2020 mendatang, pihaknya akan betul-betul mengkaji program yang diusulkan masing-masing OPD. Apakah itu sudah sesuai skala prioritas atau tidak.

“Ketika membahas anggaran, akan kita verifikasi dulu prioritas yang disampaikan eskekutif. Seharusnya, kita komitmen dengan itu. Jadi penggunaan anggaran diharapkan sesuai prioritas,” tegas Kusnadi.

Soal urutan prioritas apa? sambung politisi Golongan Karya (Golkar) ini, tentu tertuang dalam program kerja pemerintah daerah. Dan sudah disepakati melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam program kerja pemerintah daerah tesrsebut.

“Intinya harus konsisten. Jangan sampai dalam perencaan sudah tersusun, tapi dimata anggaran malah berbeda. Kalau berbeda, tentu programnya tidak kesampaian. Atau tidak sesuai program awal,” jelasnya.

Agar pembangunan lebih baik kedepan, ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif dan efesien. Uang memang kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan infratsruktur yang harus dibangun.

“Tapi, udah uangnya kurang, alokasi tidak tepat, tentu akan berpengaruh. Makanya, solusinya adalah mengoptimalkan fungsi Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ),” jelasnya.

Ia yakin, jika UPJJ dikelola dengan benar pasti akan membantu perbaikan jalan secara cepat. Jangan sampai ruas jalan yang rusak dibiarkan lama karena harus menunggu proyek. Akhinya semakin rusak dan memerlukan dana besar.

“Makanya perlu pemeliharaan berkesinambungan melalui UPJJ,” pungkasnya.

Posting Terkait