Pemkab Dan DPRD Setujui RAPBD Melawi 2020 Sebesar Rp 1,125 Triliun

MELAWI, SKR.COM – Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya DPRD Melawi, melalui rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, yang berjumlah tujuh fraksi menyatakan menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Melawi tahun anggaran 2020, dengan besaran belanja APBD Melawi yang ditetapkan sebesar Rp 1,125 triliun, Senin (2/12/2019) sore.

Namun begitu, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi terkait penetapan Raperda APBD Melawi tahun anggaran 2020 ini. Seperti yang disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Oktavianus.

Dimana meminta pemerintah bisa memprioritaskan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas dalam bidang apa pun, sehingga pembangunan tidak kehilangan fokus dan tujuan. Jangan sampai program pembangunan hanya terfokus pada menghabiskan anggaran semata.

“Berbagai program dan kegiatan yang harus diantisipasi, yakni mark up anggaran sebagai bentuk penggelembungan jumlah kebutuhan anggaran yang melebihi batas wajar serta defisit anggaran akibat belanja yang tidak terprogram dan terkontrol,” katanya.

Di kesempatan yang sama juru bicara fraksi NasDem, Supriadi. Ia meminta agar kedepannya penghematan APBD mesti dilakukan. Mengingat adanya pelaksanaan Pilkada yang menelan anggaran besar.

“Penghematan APBD menjadi sesuatu lumrah dilakukan mengingat tahun depan juga digelar Pilkada yang menelan dana yang tidak sedikit,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Melawi sekaligus Ketua Fraksi Persatuan Bangsa, Bujang Saphri mempersoalkan BUMN, seperti PLN dan Pertamina yang tak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD Melawi.

Padahal, saat ini di Melawi masih banyak desa yang belum berlistrik. Masyarakat kerap kali mengusulkan pembangunan listrik di desanya. Begitu pula dengan juga persoalan distribusi LPG yang banyak dirasakan masyarakat.

“Ke depan, PLN atau Pertamina kita harapkan bisa dihadirkan dalam rapat paripurna DPRD sehingga bisa mendengar aspirasi rakyat Melawi,” kritiknya.

Kemudian Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti mengungkapkan, berdasarkan Pendapat Akhir fraksi, seluruh fraksi menyatakan menerima besaran RAPBD Melawi 2020. Raperda APBD Melawi 2020 yang disepakati bersama DPRD dan Pemkab Melawi terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp1,094 triliun dan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1,125 triliun.

“Pembiayaan daerah sebesar Rp2 miliar sehingga ada defisit Rp32 miliar,” ujarnya.

Sementara itu. Bupati Melawi, Panji menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dalam pembahasan APBD demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkeadilan.

“Soal urusan wajib menjadi perhatian, kami juga setuju. Soal LPG, saya sudah perintahkan agar Wabup ikut rapat atas undangan Gubenur. Soal LPG memang menjadi persoalan di mana-mana,” ungkapnya.

Soal mark up anggaran, Panji menegaskan bila ada harus segera dicoret. Soal defisit anggaran, disebutnya memang masih dalam ambang batas tiga persen. Walau ia sendiri tak menghendaki bila ada defisit APBD.

“Saya menghormati pembahasan anggaran oleh TAPD, bahkan berani menaikkan target PAD. Mari berjuang bersama. Pada SKPD, kita harus efisien menggunakan anggaran. Jangan justru berlomba-lomba menghabiskan anggaran. Karena ada defisit Rp32 miliar,” pungkasnya. (DI)