Publikasi Hasil Pengawasan Tahapan Pemilu 2019

131 views

SEKADAU, suarakapuasraya.com – Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau adakan publikasi dan sosialisasi hasil pengawasan tahapan pemilihan umum (pemilu) 2019 kepada media massa, Kamis (16/5/19) sore.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nur Soleh dalam penjelasannya mengatakan, dalam tahapan pemilu beberapa waktu lalu, di Kabupaten Sekadau ada 14 partai politik (parpol) yang memenuhi syarat (MS) dan 3 parpol tidak memenuhi syarat (TMS).

Kemudian lanjut Soleh, memasuki tahapan pendaftaran dan penetapan calon legislatif (caleg) sebanyak 359 orang. Dari jumlah yang diajukan ini, komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Sekadau menetapkan daftar calon sementara (DCS) menjadi 341 orang. Semntara, yang ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) sebanyak 340 orang karna 1 orang tidak memenuhi syarat (TMS). Dari
Dari 340 orang ini terbagi di 3 daerah pemilihan (dapil) yakni, dapil 1,2 dan 3.

Selanjutnya kata Soleh, dalam tahapan pemilu 2019 ini, Bawaslu Sekadau menerima laporan bahwa, laporan awal dana kampanye (LADK) salah satu parpol di tolak oleh KPUD sekadau yakni partai PKPI. Namun setelah dilakukan proses sidang di Bawaslu Kabupaten Sekadau,
KPUD sekadau memetapkan dan meloloskan partai PKPI menjadi peserta pemilu 17 April 2019.

Dalam pengawasan tahapan kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau,
“Secara administrasi, tahapan kampanye di Kabupaten Sekadau cukup baik,” kata Soleh.

Lanjut Soleh, dalam pengawasan masa tenang, Bawaslu sudah melakukan penertipan alat praga kampanye (APK) secara serentak. Masuki masa tenang, Bawaslu Kabupaten Sekadau juga melakukan pengawasan dengan patroli bersama kejaksaan, KPU, Satpol PP dan pihak keamanan TNI Polri.

“Berkaitan dengan pengawasan Pendistribusian logistik pemilu, tidak ada kendala dan halangan,” terangnya.

Terkait pelanggaran selama pemilu 2019, Soleh menyampaikan ada jenis pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dengan status pelanggaran administratif ada 3 status dan diteruskan ke PPK. Terkait politik uang (pelanggaran pidana pemilu) ada 9 kasus.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Faisal Riza mengatakan, dalam proses pengawasan pemilu 2019, Bawaslu mengalami berbagai kendala antaranya, soal logistik, ketersediaan logistik dan distribusi, pemilih mendapat pelayanan yang kurang memadai, penetapan data pemilih yang terlalu mepet, banyak TPS tidak bisa melakukan pemilihan karna kartu pemilih tidak ada, soal KTP elektronik, data pemilih dan money politik.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau, Drianus Saban mengatakan, KPU Kabupaten Sekadau telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten, provinsi dan pusat. “Dan telah berjalan dengan baik,” terangnya.

Selain itu kata Saban, semua rekomendasi dari Bawaslu ke KPU juga sudah dilaksanakan. Berkaitan dengan koreksi tahapan pemilu kedepannya, Saban minta kepada insan pers agar berperan aktif dalam pemberitaan tentang pemilihan dan tahapan pemilu. Masyarakat juga diminta supaya proaktif. “Apabila belum terdaftar di DPT, supaya segera memberitahukan kepada KPU. (As)

Posting Terkait