PUF Gerindra Terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Sintang 2016

SINTANG, SKR.COM – Delapan Fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat Dareah (DPRD) Kabupaten Sintang sampaikan Pandangan Umum Fraksi (PUF) terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Sintang 2016 yang disampaikan oleh Bupati Sintang pada Tanggal 23 September 2016 yang lalu.

Delapan Fraksi tersebut antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PKP Indonesia, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi Amanat Persatuan, sependapat bahwa Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat dibahas dalam rapat-rapat selanjutnya.

Namun demikian kedelapan Fraksi tersebut masing-masing memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sintang.

Adapun saran dan masukan dari Fraksi Gerindra sebagai berikut:

1. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Bupati Sintang Tentang Perolehan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI tanpa catatan terhadap laporan keuangan tahun 2015.

2. Fraksi Gerindra menyarankan kepada Bupati Sintang tentang silpa anggaran pendapatan daerah, karena akan merefleksikan ketidak mampuan aparatur dalam menyerap anggaran yang ditetapkan, sejalan dengan hal tersebut maka evaluasi kinerja menjadi penting bagi percepatan dan ketetapan pembangunan tahun anggaran 2016 ini.

3. Fraksi Gerindra menyarankan kepada Bupati Sintang, senantiasa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah bagi SKPD penghasil. namun upaya itu juga harus diimbangi dengan penyelesaian piutang daerah, agar pendapatan asli daerah bisa meningkat secara signifikan.

4. Fraksi Gerindra menyarankan Kepada Bupati Sintang melalui seluruh SKPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai target yang ditetapkan, serta memastikan alokasi anggaran betul-betul tepat guna dan tepat sasaran. Penyerapan tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran, namun realisasi anggaran tersebut harus memberikan dampak yang memberi manfaat terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Fraksi Gerindra menyarankan kepada Bupati Sintang untuk melakukan evaluasi terhadap fungsi APBD dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung kembali hak-hak masyarakat atas pemenuhan fasilitas pelayanan umum dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan.

6. Fraksi Gerindra menyarankan kepada Bupati Sintang untuk segera menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah Desa Sunsong Kecamatan Sepauk Antara Wilayah Kabupaten Sintang Dengan Wilayah Kabupaten Sekadau.

7. Fraksi Gerindra menyarankan kepada Bupati Sintang melalui sKPD terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap izin-izin perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang dan penyelesaian permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan yang sering terjadi selama ini.

8. Fraksi Gerindra menyarankan kepada Bupati Sintang melalui skpd terkait, untuk meninjau kembali ijin-ijin perkebunan sawit yang sudah dikeluarkan, dan mengevaluasi keberadaan PT. MJM di Kecamatan Ketungau Hulu karena banyak laporan dari masyarakat setempat, bahwa PT tersebut tidak berjalan dengan baik.

9. Fraksi Gerindra menyarankan kepada Bupati Sintang melalui SKPD terkait, untuk mengevaluasi keberadaan PT. SKL di Kecamatan Ketungau Hilir sehubungan adanya pembukaan lahan gambut/hutan secara besar-besaran.

10. Fraksi Gerindra menyarankan kepada Bupati Sintang melalui Dinas Pekerjaan Umum, untuk memperhatikan jalan dari Simpang Binjai Hilir sampai Telaga Satu yang sekarang kondisi jalan tersebut rusak parah serta peningkatan jalan dan jembatan dari Simpang Semubuk ke Nanga Ketungau.

11.Fraks Gerindra menyarankan kepada Bupati Sintang melalui SKPD terkait, untuk mengecek kembali pembayaran pajak galian C terhadap seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang, karena hingga sekarang belum ada kejelasan yang pasti.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh jurubicaranya Heri Maturida. (*)

Posting Terkait