PUF PDI Perjuangan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015

697

SINTANG, SKR.COM – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Sintang secara umum mengapresiasi atas upaya Pemkab Sintang  dalam pelaksanaan pembangunan  APBD Tahun 2015.

Seperti yang disampaikan Agustinus dari Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi (PUF) atas Penjelasan Bupati terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun  2015, fraksi ini menyatakan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2015 dapat di bahas dalam sidang-sidang selanjutnya.

Namun demikian fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal, baik yang berkenaan dengan penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2015 maupun hal-hal umum lainnya yang perlu mendapat perhatian dari Pemkab Sintang.

Adapun yang perlu mendapat perhatian dari pemkab Sintang menurut fraksi PDI Perjuangan yaitu :

Pertama, Fraksi PDI Perjuangan menilai dengan adanya silpa atau selisih penggunaan anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp 184.610.790.311.02 . ini merupakan angka yang cukup besar yang seharusnya dapat di fungsikan untuk membangun infrastruktur dasar di Kabupaten Sintang sehingga dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Sintang.

“Untuk tahun berikutnya fraksi ini meninta kepada Pemkab Sintang bisa meminimalkan silpa tersebut, karena akan lebih bermanfaat bagi masyarakat”.

Kedua, fraksi PDI Perjuangan melihat adanya penurunan realisasi pendapatan daerah bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu. Bila tahun 2014 realisasi pendapatan daerah sebesar 104,14% maka tahun 2015 sebesar 101,84%.  Fraksi ini meminta penjelasan Pemkab Sintang, kenapa bisa terjadi penurunan tersebut.

Ketiga, meninta perhatian dan tindakan yang nyata dari Pemkab Sintang agar lebih serius menangani perbaikan jalan Sintang – Simba, meningat ruas jalan tersebut semakin hancur.

Keempat, meminta kepada Pemkab Sintang melalui Dinas Pekerjaan Umum agar merencanakan dan menganggarkan peningkatan jalan dari depan Karaton Sintang menuju Desa Teluk Kelansam, hal ini sudah berkali-kali fraksi PDI Perjuangan ajukan melalui pandangan umum fraksi.

Kelima, minta penjelasan penanganan jalan dari simpang Baning Panjang menuju Nanga Lebang.

Keenam, minta penanganan kasus rabies di Kabupaten Sintang dilaksanakan lebih serius lagi, meningat sebarannya sudah semakin luas dan sudah menelan beberapa korban jiwa.

Ketujuh, mohon kepada Pemkab Sintang mengadakan sosialisasi secara sungguh-sunguh dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, agar penjelasan tersebut sampai ke masyarakat luas dan supaya masyarakat memahami aturan yang ada dan supaya masyarakat tidak menjadi korban oleh aturan yang ada.

Kedelapan, meminta kepada Pemkab Sintang agar memonitor secara seksama dan memastikan bahwa di Kabupaten Sintang tidak terjadi penyebaran vaksin-vaksin palsu.

Kesembilan, menyarankan kepada Bupati Sintang untuk bekerja sama dengan investor perkebunan yang ada di Sintang agar mencanangkan penanaman pohon kayu ulin di sepanjang jalur utama wilayah perkebunan masing-masing.  Maksud dan tujuan tersebut adalah untuk melestarikan jenis kayu tersebut dari kepunahan dan akan berdampak positiv pada lingkungan hidup.

Kesepuluh, meminta kepada Bupati Sintang supaya membuat program pertanian yang bisa memberi solusi agar kebiasaan berladang berpindah menjadi berladang dengan sistem persawahan dan ini harus di mulai secepatnya untuk menjaga tidak adanya lagi bencana kabut asap dan demi pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian hutan.

Diakhir membacakan PUF, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Pemkab Sintang yang telah mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  selama 4 Tahun berturut-turut dari BPK-RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan pada tahun 2015, memperoleh predikat WTP Tanpa Paragraf  Penjelasan, semoga kedepannya tetap bisa di pertahankan. (*)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here