Reshuffle Kabinet Harus Diarahkan Pada Perbaikan Kinerja

JAKARTA, SKR.COM – Reshuffle yang terus diwacanakan mengundang pro-kontra publik, terutama di kalangan partai-partai pendukung pemerintah. Anggota F-PPP Arwani Thomafi menyerukan agar reshuffle diarahkan pada perbaikan kinerja.

Pernyataan itu disampaikan Arwani saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika yang membincang reshuffle kabinet di Media Center DPR, Kamis (14/4). Hadir pula sebagai pembicara, Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan), Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB), dan pengamat politik Agung Suprio.

“Pemerintahan yang sah ini harus didukung. PPP tidak dalam posisi minta jabatan menteri,” ujar Arwani. Bagi-bagi jabatan menteri harus dihindari dalam reshuffle kali ini. Perbaikan kinerja kabinet dan pemerintahan itulah yang harus diutamakan.

Arwani mencatat, kelemahan kabinet saat ini adalah lemahnya koordinasi antarmenteri. Ia mencontohkan, dalam kasus demo anti-Gojek beberapa waktu lalu, terlihat betapa lemahnya koordinasi Menhub dan Mekominfo. Belum lagi dalam kasus Blok Masela antara Menko Maritim dengan Menteri ESDM.

Selain itu, lanjut Arwani, ego sektoral kementerian juga masih sangat terlihat. Belum lagi, reformasi kementerian kerap tidak sejalan dengan lingkungan birokrat. Para birokrat di kementerian harus dibuat nyaman bekerja. Inilah yang perbaikan kinerja dalam wacana reshuffle yang diserukan Arwani.

Sebelumnya Anggota F-PKB Cucun Ahmad Syamsurijal melihat, Presiden Jokowi akan sangat bijak dalam me-reshuffle kabinetnya. Ia yakin, presiden akan mengakomodir aspirasi semua parpol. Dan semua menteri, terutama dari parpol harus mampu menyukseskan program Nawacita yang dicanangkan presiden.

Sementara itu, Masinton mengutip pernyataan presiden bahwa dalam rencana reshuffle, siapa pun tidak boleh menekan presiden. Tidak boleh ada kegaduhan di balik reshuffle. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa DPR pernah memberi rekomendasi Pansus Pelindo II kepada presiden untuk memberhentikan Menteri Rini Soemarno.

Diakuinya, kabinet memang bekum terlihat kompak. Masih ada yang menggunakan jabatan dan kewenanangannya untuk melindingi bisnisnya. (mh)

Sumber: http://www.dpr.go.id