SINTANG, SKR.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, kembali mengingatkan para kepala desa (Kades) di wilayahnya untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) secara jujur, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pesan ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa di Kabupaten Sintang.
“ADD bukan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Ini adalah hak masyarakat desa, dan penggunaannya harus benar-benar difokuskan pada pembangunan serta peningkatan pelayanan publik,” tegas Sandan, Kamis (27/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa Kades memegang peran penting dalam memastikan ADD digunakan sesuai tujuannya. Dana yang dikucurkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertujuan mempercepat pembangunan desa, memperbaiki layanan dasar, dan memberdayakan perekonomian masyarakat desa.
“Manfaat ADD harus dapat dirasakan langsung oleh warga desa. Mulai dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penyediaan air bersih, hingga berbagai program yang meningkatkan ekonomi masyarakat. Jangan sampai ADD dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Itu jelas merugikan warga,” ucapnya.
Sandan juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam setiap proses pengelolaan ADD. Menurutnya, setiap rupiah yang digunakan harus dicatat secara benar, disampaikan kepada masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang berlaku. Dengan transparansi, potensi penyalahgunaan dapat dicegah, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa akan meningkat.
Ia turut mendorong desa-desa agar menguatkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pengawasan ADD. Partisipasi aktif warga dinilai dapat memastikan bahwa setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kita ingin melihat ADD menjadi motor penggerak pembangunan desa, bukan menjadi sumber masalah. Kepala desa harus mampu menjadi contoh dalam mengelola dana ini secara benar demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Sandan.
