Tim Kemendagri Melakukan Peninjauan Ke Lokasi Jembatan Melawi II

Tim dari Kemendagri saat melakukan peninjauan ke lokasi Jembatan Melawi II menggunakan speedboad bersama Pemkab Melawi

MELAWI, SKR.COM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Makarius Horong mengungkapkan, sebelum dilakukannya pembangunan tiga jembatan yang akan dibangun menggunakan dana pinjaman daerah perlu mengkaji ulang mengenai tiang pondasinya.

Menurutnya perlu adanya pengukuran ulang kekuatan pondasi jembatan sebelum dibangun tersebut, utamanya pada pondasi jembatan Melawi II. Perlu dilakukan mengingat bangunan tersebut sudah dibangun sejak bertahun-tahun lalu.

“Tentu nanti kami minta sebelum dilakukan kegiatan fisik, perlu diukur dulu kekuatannya, bagaimana kemampuan fisik pondasi ini. Mengingat pondasi jembatan Melawi II sudah dibangun sejak 2006 lalu,” katanya kemarin.

Dikatakan Horong, untuk tiga jembatan tersebut, PU sudah memiliki desain rencana pembangunannya. Termasuk kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan tiga jembatan ini, mulai dari Melawi II, Sungai Pinoh II serta jembatan Kebrak.

“Pembangunannya akan menyesuaikan hasil kajian itu nantinya. Rencananya nanti kita minta dari Kementerian PU langsung untuk mengukurnya. Sehingga diketahui, berapa sisa kekuatan fisik pada tiang abutmen jembatan. Karena ada beberapa pondasi seperti di Melawi II yang posisinya sudah tak lagi tepat,” terangnya.

Kondisi pondai jembatan Melawi II sendiri tak sepenuhnya lagi seperti awal mengingat beberapa kali tiang fender atau pengaman jembatan ditabrak oleh tongkang.
Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Melawi, Nur Ilham mengatakan, pengkajian memang perlu dilakukan, mengingat tiang pondasi saat ini terlihat sangat rendah, dan terlihat sudah tua.

“Hal ini penting dilakukan, karena anggaran untuk membangun tidak sedikit,” ucapnya.

Dengan adanya pengkajian serta perencanaan yang benar-benar matang, maka tidak sia-sia pinjaman daerah itu dilakukan.

“Jika perencanaan matang dengan pengkajian dan sebagainya, kita berharap realisasi jembatan Melawi II  dan dua jembatan lainnya benar-benar dimanfaatkan masyarakat,” paparnya.

Tim dari Kemendagri juga sudah turun lanjung berkunjung ke Melawi untuk melihat infrastruktur yang akan dibangun dengan dana pinjaman daerah senilai Rp 85 miliar. Salah satu bangunan yang ditinjau adalah jembatan Melawi II.

Dipimpin Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri, Elvius Dailami, tim Kemendagri mengecek langsung jembatan Melawi II menggunakan speedboat. Usai peninjauan Elvius mengatakan tujuan kedatangannya untuk meninjau dan melihat langsung kondisi di lapangan terkait usulan Pemkab Melawi untuk melakukan pinjaman daerah pada PT SMI.

“Pinjaman ini kan harus dapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini adalah tahap terakhir dari usulan, dimana yang pertama disampaikan usulan, kemudian dibahas di pusat , paparan pak bupati dan tinjauan lapangan,” terangnya.

Elvius sendiri menilai jembatan Melawi II ini memiliki peran yang sangat vital dalam menghubungkan kota Nanga Pinoh dengan kecamatan Pinoh Utara. Apalagi selama ini masyarakat terpaksa harus menyeberang melalui sungai untuk bisa pergi ke wilayah seberang.

“Maka ini sesuatu hal yang harus kita upayakan, mudah-mudahan tahun ini bisa terealisir. Pelan-pelan, step by step, tapi yakin nyata dan itu yang penting bagi masyarakat disini sehingga keberadaan jembatan ini bisa mempercepat proses pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Terkait soal pemberian rekomendasi, Elvius menerangkan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan analisis di pusat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setelah itu baru dilaporkan ke Mendagri untuk kemudian mendapatkan rekomendasi.

“Setelah analisis, etelah itu minta rekomendasi ke pak menteri dengan data yang sudah ada. Itu nanti akan keluar surat dari Mendagri sebagai dasar syarat untuk meminjam ke PT SMI. Setelah keluar rekomendasi, tergantung dari PT SMI untuk proses berikutnya,” jelasnya.

Bupati Melawi Panji pun berharap dalam proses pengajuan pinjaman daerah tidak menemui masalah. Pusat pun diharapkan bisa memberikan bantuan dalam bentuk rekomendasi persetujuan pinjaman daerah.

“Usulan kita tetap Rp 85 miliar. Hanya nanti kalau semuanya menyertai perjuangan kita, jembatan ini tak akan mungkin selesai dalam satu tahun, tetap akan kelanjutan kembali di tahun kedua,” ucapnya.(Edi)

Posting Terkait