Tingkatkan SDM Masyarakat Desa, Kemendes dan BKKBN Saling Bersinergi

JAKARTA, SKR.COM – Pembangunan desa tidak hanya pembangunan fisik dan ekonomi, tapi juga dari sisi kemanusiaan. Percuma bangun ekonomi kalau SDM-nya (Sumber Daya Manusia) tidak mendukung.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala BKKBN, di Auditorium BKKBN Jakarta, Jum’at (4/11).

“Dari sisi SDM inilah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bisa masuk. Kita langsung masukkan ke program desa, BKKBN sudah punya banyak program. Semoga bisa disinergikan dengan program Kementerian Desa,” ujarnya.

Menteri Eko mengakui, saat ini program-program di dea masih fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas ekonomi. Meski demikian, tidak dengan melupakan sisi pemberdayaan masyarakat.

“Karena faktor ekonomi tidak melulu menjadi penyebab tingginya anak stunting. Contohnya saja Sleman yang merupakan daerah lumbung pangan Jogja, tapi stunting-nya hingga 26 persen. Ini masalah ada pada edukasi dan sanitasi air bersih terutama,” ungkapnya.

Menteri Eko melanjutkan, BKKBN dapat menjadi salah satu yang memberikan pemahaman kepada pendamping desa dan kepala desa, yang berkaitan dengan program-program BKKBN. Sehingga, masyarakat desa menjadi lebih memahami pentingnya program-program yang dijalankan BKKBN, misalnya aturan minimal usia remaja yang menikah.

“Kita punya pendamping desa, saat pelatihan kita masukkan materi-materi BKKBN. Saat pelatihan kepala-kepala desa juga. Kita sepakat untuk membicarakan program-program dengan kementerian dan lembaga terkait agar tidak ada duplikasi program,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menjelaskan, selain program kampong KB, program yang bisa dikerjasamakan denganKementerian Desa adalah program  Genre (Generasi Berencana). Menurutnya, jika selama ini program Genre berbasis mahasiswa dan pelajar, maka ke depan akan dikembangkan menjadi berbasis masyarakat desa.

“Kalau saat ini kampong KB dibentuk 1 kabupaten 1 kampung KB, 2017 akan dibuat per 1 kecamatan. Kita dating dan kita fasuilitasi Kepala desa dan warga, terutama di daerah tertinggal, kampong nelayan dan kawasan transmigrasi,” paparnya.(Rls)

Posting Terkait