SINTANG, SKR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengatakan bahwa semua usulan masyarakat yang disampaikan ke anggota DPRD saat reses akan disampaikan ke pemerintah. Penyampaian hasil reses disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Sintang.
“Setelah usulan disampaikan ke pemerintah, kami meyakini akan ditampung dalam perencanaan pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Hanya memang ketika usulan sudah ditampung, biasanya kerap mentok ketika kita melakukan pembahasan anggaran. Karena apa yang menjadi usulan biasanya mencapai puluhan triliun, sementara kemampuan APBD Sintang hanya Rp 1,7 triliun tahun 2022,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat ini.
Florensius Ronny mengatakan bahwa reses merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dalam reses, anggota DPRD Sintang dihadapkan pada keterbatasan dan tidak semua desa bisa dikunjungi. Karena terkendala keterbatasan anggaran, reses dibatasi hanya lima desa.
“Dari lima desa tersebut hasil reses akan dirangkum menjadi satu. Lalu disampaikan pada sidang paripurna. Selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah. Dalam reses ini sendiri keluhan masih sama seperti reses 1 tahun 2022. Yakni berkaitan dengan infrastruktur, sarana dan prasarana air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Untuk sektor kesehatan kondisinya mulai membaik. Untuk sektor pendidikan, karena jumlah sekolah sangat banyak, masih ditemukan infrastruktur yang rusak. Begitu juga ketersediaan tenaga pengajar,” jelas Florensius Ronny.
Ia mengatakan bahwa hal-hal lainnya yang diungkapkan masyarakat dalam reses adalah bantuan-bantuan pertanian dan perkebunan. Bantuan ini sangat diharapkan masyarakat untuk menopang ekonomi masyarakat Sintang. Jadi cukup banyak hal yang disampaikan saat reses. Poin utamanya ada 6-7 yang mendominasi usulan masyarakat. Yang dominan tetap saja usulan mengenai pembangunan infrastruktur dibanyak daerah se Kabupaten Sintang.