SINTANG, SKR.COM – Desa Sungai Pukat, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menyaksikan sebuah gambaran nyata tentang ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan respon pemerintah. Sebuah jembatan vital yang menghubungkan Simpang Lanjing dan Desa Bengkuang, sekaligus menjadi urat nadi perekonomian warga di kawasan Sungai Embirah, telah mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun. Ironisnya, perbaikan jembatan ini justru dilakukan secara swadaya oleh warga setempat, bukan oleh pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab.
Keengganan pemerintah daerah untuk bertindak telah mendorong warga Desa Sungai Pukat untuk mengambil inisiatif sendiri. Dengan dana patungan dan alat seadanya, mereka bahu-membahu memperbaiki jembatan yang menjadi akses utama aktivitas ekonomi dan transportasi mereka. Material bangunan diperoleh dari sumbangan masyarakat, sementara pengerjaan dilakukan secara gotong royong, mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap lingkungan mereka. Namun, semangat gotong royong ini tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kewajibannya.
“Sudah lama rusak, sering kami ajukan ke pemerintah, tapi tak ada tindak lanjut. Akhirnya kami urunan, daripada menunggu korban jiwa,” ungkap seorang tokoh masyarakat Desa Sungai Pukat yang meminta namanya dirahasiakan, Senin (9/6/2025). Pernyataan ini merefleksikan keputusasaan dan kekecewaan mendalam warga yang telah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah tanpa hasil.
Ketidakpedulian Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), telah memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Desy Kasing, seorang aktivis mahasiswa, dengan tegas mempertanyakan fungsi dan tanggung jawab Dinas PUPR. “Kalau jembatan rusak saja masyarakat yang harus tanggung, untuk apa ada dinas PUPR?” tanyanya. Pertanyaan ini menyuarakan keresahan publik yang semakin besar terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kepala Desa Sungai Pukat, Sutrisman, SH, membenarkan adanya perbaikan swadaya tersebut melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Sintang belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi.
Perbaikan swadaya ini bukan solusi jangka panjang. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata dengan melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap jembatan tersebut, dengan standar keamanan yang memadai. Gotong royong warga seharusnya dihargai, bukan dijadikan alasan untuk lepas tangan dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang layak dan aman. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin terkikis jika ketidakpedulian seperti ini terus berlanjut.
