Banggar DPRD Minta Perangkat Pendukung Pelaksanaan APBD Dipersiapkan

SINTANG, SKR.COM – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Badan anggaran DPRD Kabupaten Sintang, memberikan saran-saran sebagai berikut, pertama perangkat pendukung pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun 2022 agar segera dipersiapkan lebih cepat,” ucap Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Sintang, Senen Maryono.

Hal tersebut, kata dia bukannya tanpa alasan, agar mendukung percepatan pelaksanaan APBD tahun 2023 yang sudah disepakati tepat waktu dan segera di perdakan setelah ada hasil evaluasi dari pemerintah provinsi kalimantan barat serta ditindak lanjuti dengan pembahasan bersama antara TAPD dan badan anggaran DPRD.

“Kemudian yang kedua sangat diperlukan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dan dibiayai dana APBD Kabupaten Sintang tahun 2023 untuk mempercepat realisasi kegiatan dan serapan anggaran,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa badan anggaran DPRD Kabupaten Sintang menyetujui postur APBD Kabupaten Sintang tahun 2023 sesuai dengan nota keuangan dan raperda APBD Kabupaten Sintang tahun 2023 karena sudah sesuai dengan KUA dan PPAS tahun 2023 yang telah disepakati.

Berikut rinciannya:

Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 1.774.950.770.970 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 175.429.252.000 (seratus tujuh puluh lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pendapatan asli daerah tersebut bersumber pajak daerah sebesar Rp.76.577.000.000 (tujuh puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) retribusi daerah sebesar Rp. 4.652.052.000 (empat milyar enam ratus lima puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan lain-lain pad yang sah sebesar Rp 85.700.200.000 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pendapatan transfer sebesar Rp1.599.521.518.970 (satu triliun lima ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah ).

Pendapatan transfer bersumber dari, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.530.862.521.000 (satu triliun lima ratus tiga puluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 68.658.997.970 (enam puluh delapan milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilaan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Posting Terkait