SINTANG, SKR.COM – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa meminta dinas terkait melakukan pembenahan terhadap data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bumi Senentang.
Hal tersebut, lantaran masih banyaknya data yang tumpang tindih di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sintang.
“Terkait data agar tidak tumpang tindih tentu perlu pembenahan lagi lah dan tentu evaluasi lagi karena memang masih ditemukan masyarakat yang tergolong mampu, tetapi masih menerima manfaat, kemudian ada juga masyarakat yang memang tergolong kita lihat miskin dilapangan tapi belum mendapatkan bansos,” kata Santosa.
Permasalahan inilah yang harus menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait supaya bantuan sosial betul betul tersalurkan kepada yang berhak menerimanya.
“Maka kita minta dinas untuk mendata kembali masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan berhak menerima,” tutur Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Kemudian ia juga mengatakan bahwa pengambilan bantuan sosial diwakilkan sebetulnya tidak jadi masalah, ketika memang ada surat kuasa dari yang bersangkutan.
“Tetapi juga karena ada beberapa kasus yang menuai konflik ya itu juga menjadi bahan evaluasi bagi pihak dinas yang menyalurkan. Kalau bisa ya memang harus jemput bola antar ke lapangan lah kalau yang bisa agar menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena memang sangat memungkinkan terjadi penyimpangan,” ungkap Santosa.
Karena, kata Santosa yang namanya duit sangat sensitif sekali bahkan saat ini masih banyak yang salah dalam penyalurannya dilapangan.
“Maka kita minta salurkan langsung lah, demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ketika diwakilkan, sebab yang namanya duit inikan sangat riskan sekali dan juga sangat-sangat sensitif, berapapun nominalnya kalau udah megang itu bisa aja digunakan untuk hal yang di luar menjadi hak nya,” tukasnya.