Dewan Melawi Sorot Serapan APBD 2019 Rendah

MELAWI, SKR.COM – Serapan APBD 2019 yang terbilang rendah menjadi sorotan panas di DPRD Melawi. Dimana sorotan tersebut untuk memotivasi pihak pemerintah agar bisa segera mengejar ketertinggalan terkait serapan anggaran yang seharusnya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Ivo Titus Mulyono mengakui serapan anggaran ini belum mencapai target hingga akhir Juli 2019. Namun, pihaknya telah menyelenggarakan rapat untuk membahas hal ini. “Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah kita panggil. Semua OPD diminta menunjukkan serapannya,” ungkapnya beberapa hari lalu.

Lebih lanjut Ivo menerangkan, penyerapan anggaran hingga penghujung Juli sudah mulai ada peningkatan hingga 34 persen lebih. Rendahnya serapan anggaran tersebvut, menurut Ivo hal tersebut dikarenakan belum masuknya DAK dari pusat. “Per 15 Juni lalu, kita masih kecil. Baru 12 persen lebih. Ini total serapan seluruhnya dari semua OPD. Namun begitu, kita terus menggenjot,” kata Ivo.

Ivo menjelaskan, batas pencairan DAK sebenarnya pada 20 Juli. Dan 31 Juli ini harus sudah dilaporkan ke aplikasi ONSPAM. Khusus DAK, dicairkan secara bertahap. “Pada tahap pertama memang harusnya sudah terserap sebelum 31 Juli. Namun, ada kendala seperti di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang belum pencairan,” paparnya.

Dikatakan, sekarang mengejar pencairan DAK, sehingga pas 31 Juli nanti, semua laporan sudah masuk ke aplikasi. Seharusnya kemarin memang sebelum 20 Juli semua dana DAK tahap pertama sudah diserap sehingga 31 Juli tinggal dilaporkan,” ujarnya.

Terkait hal pencairannya uang muka Ivo mengatakan, ia sudah memerintahkan BPKAD untuk mempercepat proses pencairan uang muka untuk mengejar serapan DAK dalam APBD Melawi.

“Kita sudah sampaikan segera. Untuk kendala teknis sudah tidak ada lagi persoalan. Hanya memang ada beberapa kawan-kawan di BPKAD ada yang izin atau tugas luar. Karena tenggat pelaporan ini sudah sangat dekat. DAK juga sudah standby di kas daerah. Dari dinas teknis pengelola DAK sudah tak ada kendala,” jelasnya.

Sebelumnya, DPRD Melawi menyoroti serapan belanja APBD Melawi 2019, khususnya untuk pos belanja modal yang terbilang sangat kecil hingga pertengahan tahun ini. Hingga Juni, serapan belanja modal yang meliputi kegiatan fisik serta pengadaan baru mencapai 1,15 persen.

“Serapan 1,15 persen ini tentu sangat kecil. Padahal APBD Melawi sudah berjalan sejak awal Januari. Ini tentu merupakan hal yang sangat memprihatinkan,” kata Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin usai rapat bersama SKPD teknis, baru-baru ini di ruang rapat Gedung DPRD Melawi.

Ia meminta bupati untuk memerintahkan OPD teknis bisa bekerja lebih cepat untuk melaksanakan seluruh item kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD Melawi tahun 2019. (DI)