Dewan Minta Pempus Prioritaskan Putra-Putri Daerah Dalam Rekrutmen Tenaga Guru

Anggota DPRD Sintang, Zulkarnain.

SINTANG, SKR.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Zulkarnain meminta pemerintah pusat  memprioritaskan putra-putri daerah dalam rekrutmen tenaga guru.

Ia menilai, kebijakan ini dapat mengakomodir anak daerah menjadi abdi negara.

“Maka dari itu, rekrutmen putra-putri lokal setempat dianggap menjadi nilai tambah jika pemerintah ada program pengangkatan guru honorer menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ucapnya belum lama ini.

Kebijakan ini juga, kata dia dapat mengatasi minimnya rumah dinas guru di daerah pedalaman, sebagai contoh di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang.

“Makanya yang lebih efektif manfaatkan anak daerah saat ada perekrutan yang memiliki kompentensi guru, supaya mereka direkrut. Mereka tidak membutuhkan tempat tinggal, karena sudah tinggal di situ,” jelas Zulkarnain.

Dikatakannya, kalau anak luar daerah berarti membutuhkan tempat tinggal, tapi kenyataannya dilapangan tidak ada. Pihaknya tidak memaksa pemerintah, tapi pemerintah harus menyiasati keadaan yang ada.

“Selama ini guru yang bertugas di Kecamatan Ambalau, misalnya kesulitan dalam hal tempat tinggal. Sebab, mereka bukan berasal dari daerah setempat,” tuturnya.

Contohnya program Guru Garis Depan (GGD). Mereka datang ke sana (tugas ke ambalau) oke tinggal berangkat, tapi sampai di sana rumah guru tidak ada, di kampung tidak ada rumah kost seperti di perkotaan.

“Memang kita tidak menyalahkan program pemerintah. Tapi bagaimana mereka mau menempatkan diri, tinggal di mana mereka,” kata Zulkarnain.

Oleh karenanya, Politisi Partai Hanura ini berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memperhatikan kesejahteraan para guru yang ada di daerah pelosok.

“Harapan saya guru di ambalau itu, titik beratnya dari dinas pendidikan kan tahu guru di sana ada yang kekurangan rumah dinas yang rusak, rumah sekolah rusak. Kalau tidak mampu kita bangun ya direhab, tidak mampu membuat guru jadi pegawai, yang honor jangan dihapus, jangan dihilangkan dengan adanya PPPK,” tukasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posting Terkait