Harga Komoditas Anjlok, Pemerintah Harus Bertanggungjawab

SINTANG, SKR.COM – Terjun bebasnya harga jual komoditas pertanian di Kabupaten Sintang seperti karet, sawit dan lainnya, tidak bisa dianggap enteng. Masalah yang telah lama menghinggapi petani ini membutuhkan kebijakan solutif dari pemerintah.

“Harus ada upaya penuh dari pemerintah sebagai langkah untuk menyelamatkan para petani kita,” ujar Anton Isdianto, Anggota DPRD Sintang, Selasa (15/10/2019).

Tidak kunjung membaiknya harga komoditas pertanian membuat para petani menjerit. Diperparah lagi dengan semakin tingginya kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Nestapa yang mereka rasakan, sudah seringkali diadukan. Tetapi hingga kini belum nampak tindakan riil dari pemerintah untuk mengatasinya.

“Saya selaku wakil rakyat mengharapkan ada perhatian pemerintah,” pinta Anton.

Apabila permasalahan ini tidak segera dicarikan solusinya, maka selama itulah masyarakat petani di Sintang merasa kurang diperhatikan pemerintah.

“Ini harus menjadi atensi serius pemerintah,” ingat Anton.

Menurut Anton, pemerintah harus memberi kejelasan dan solusi, sebab hasil perkebunan seperti sawit dan karet menjadi sumber pendapatan terbesar masyarakat Sintang.

“Kalau bisa Menteri turun ke Sintang, biar tahu kondisi masyarakat sekarang,” bebernya.

Apabila pemerintah pusat tidak segera mengambil tindakan, Anton khawatir, kriminalitas di Sintang akan meningkat karena itu merupakan dampak sosial dari kemiskinan.

“Intinya harus ada solusi, ini yang menjadi harapan petani kita saat ini,” ujarnya.

Permasalahan ini, sambung Anton, menjadi tanggungjawab pemerintah, apalagi saat ini kebutuhan masyarkat juga mengalami peningkatan. Dengan harapan, persoalan yang terjadi saat ini tidak berpengaruh besar terhadap masyarakat.

“Kondisi ini tidak seimbang dengan penghasilan masyarakat yang bermata pencarian seperti petani, berladang, kebun karet, dan sawit,” terangnya.

Karena itu, Anton berpendapat, ke depannya  program-program pemerintah diharapkan dapat menitikberatkan pada upaya optimalisasi pada sektor perkebunan ini. Sebab ihwal ini sudah seharusnya menjadi perhatian karena penurunan sejumlah harga komoditas ini dinilai berdampak bagi perekonomian masyaraka, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok.

“Kan, indikator keberhasilan pemerintah salah satunya dilihat dari taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus membuat kebijakan yang bisa menyentuh langsung perekonomian masyarakat,”  pungkasnya.