MELAWI, SKR.COM – Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin saat menghadiri kegiatan Indeks Pelayanan Publik (IPK) dan persepsi korupsi masyarakat di Aula Kampus STKIP Kabupaten Melawi, mengajak generasi melenial yang ada di STKIP tersebut untuk ikut mensukseskan pemilu serentak 2019.
“Mahasiswa merupakan Agen perubahan, harus mempunyai semangat dan komitmen yang tinggi untuk mensukseskan Pemilu tahun 2019 ini, gugah Kapolres. Tipologi mahasiswa dalam kaitannya dengan Pemilu ada 3 yaitu Mahasiswa yang pro atau aktif berpolitik, mahasiswa yang anti atau apatis (Golput) dan mahasiswa biasa,” katanya di STKIP, kemarin.
Lebih lanjut Ia menghimbau kepada mahasiswa STKIP untuk dapat berperan aktif meredam tensi politik dan dapat mentakedown berita yang rasis serta berita hoax.
“Mari Generasi Millenial untuk ikut serta dalam mensukseskan Pemilu serentak tahun 2019 yaitu pada hari rabu tanggal 17 April 2019 berjalan dengan aman, damai dan sejuk,” Ajaknya.
Sebelumnya, Kapolres menjelaskan kegiatan IPK dan persepsi korupsi masyarakat merupakan perwujudan dari Polres Melawi menuju zona integritas, yaitu wilayah bebas dari korupsi) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
“Menuju wilayah bebas dari korupsi adalah predikat yang diberikan kepada satker yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah predikat yang diberikan kepada satker yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Pencanangan pembangunan zona integritas di tingkat Polres Melawi, dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (DI)