Legislator Hanura Minta Dana Desa dan APBD Disinkronisasikan

SINTANG, SKR.COM – Agar tidak terjadi tumpang tindih kebijikan, Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Desa dinilai harus lebih bersinergis. Terutama soal sinkronisasi dana desa dan APBD Kabupaten Sintang di tahun anggaran 202 mendatang.

Sebab, di mata Nekodimus, Anggota DPRD Sintang menilai sejauh ini dana desa dan dana APBD tidak sinkron. Contoh, dana APBD juga ikut membangun rabat beton di jalan lingkungan desa.

Padahal, kebijakan itu bisa diambil pemerintah desa setempat. Sementara dana APBD bisa digunakan untuk membangun ruas jalan utama yang menjadi titik nadir perekonomian masyarakat.

“Kalau titik fokus dana APBD kita di jalan kabupaten, maka dana desa mestinya mampu mengatasi jalan lingkungan desa. Lucunya,  sekarang kan dana APBD juga membangun rabat beton di desa. Sementara kita punya dana desa. Nah, inilah yang harus di sinkronisasikan ke depannya,” kata Nekodimus, belum lama ini.

Karena itu, pemerintah dimintanya untuk berfikir lebih realistis dalam menangani persoalan infrastruktur jalan maupun jembatan. Meskipun diakuinya rerata kondisi infrastruktur di 14 kecamatan Sintang dalam kondisi tidak baik. Bahkan ada yang memprihatinkan.

“Infrasturktur jalan menjadi keluhan di mana mana lah setiap desa dan kecamatan. Saya ini sudah keliling di ketungau apa infrastruktur menjadi perosalan utama. Mestinya kedepan harus ada titik prioritas pembangunan jalan, karena kita tahu masalah jalan ini,” katanya.

Kendati demikian, Nekodimus tidak menepis bahwa dana untuk pembangunan jalan dan jembatan sangat terbatas. Sebab membangun jalan dan jembatan tentunya membutuhkan dana yang besar.

“Kalau kita membangun tidak dengan dana yang besar bagaimana kita bisa membuat jalan yang berkualitas. Sebab, kualitas pembangunan ini juga ditentukan dengan kualitas anggaran,” sebutnya.

Nekodimus menceritakan pengalamannya sebagai kontraktor. Di mana untuk membangun jalan dengan panjang 1 km minimal dananya sebesar Rp 3 miliar.

“Itu panjang 1 kilo, kalau cor beton lebih bisa lebih. Tapi, tergantung beton mutu berapa, karena sekarang ini minimal beton mutu K-250 yang harus kita gunakan,” tuturnya.

Olehakrenanya, Nekodimus berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani infrastruktur jalan maupun jembatan di Kabupaten Sintang ini. Apabila tidak, maka kondisi ini tentunya akan selalu menjadi persoalan yang tidak henti-hentinya di keluhkan dari berbagai kalangan.

“Harus ada langkah konkrit dan nyata, terutama membangun di titik prioritas,” pungkasnya.