Penjelasan Bupati Terkait Pandangan Umum Fraksi NasDem

SINTANG, SKR.COM – Wakil Bupati Sintang Sudiyanto menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sintang Masa Persidangan II Tahun 2021 dengan agenda jawaban/tanggapan Bupati Sintang terhadap Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sintang pada Senin, 12 Juli 2021 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sintang.

Pada Jumat, 9 Juli 2021 yang lalu seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020.

Wakil Bupati Sintang Sudiyanto saat membacakan tanggapan Bupati Sintang menguca terima kasih kepada kepada fraksi Nasdem atas apresiasi yang diberikan pada capaian pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 yang lalu.

“Dengan segala keterbatasan dan tantangan saat ini, kita akan terus bekerja secara optimal dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Sintang. Mengenai pembangunan fisik yang belum terselesaikan akibat musibah Covid-19, tentunya pemerintah kabupaten sintang berupaya menyelesaikan pembangunan fisik sesuai rencana yang telah disusun bersama sehingga target pembangunan dapat tercapai,” kata Sudiyanto.

Terkait saran agar dapat merealisasikan rencana peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar dan sumber daya manusia melalui pemulihan ekonomi yang didukung kinerja pemerintah yang terbuka, Pemkab Sintang mengucapkan terimakasih atas saran tersebut dan akan berupaya agar peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar dan sumber daya manusia melalui pemulihan ekonomi dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan Visi Misi RPJMD periode 2021-2026.

Untuk menghadapi adanya perubahan atau pergeseran ekonomi kabupaten sintang maupun dampak lainnya yang di sebabkan adanya virus Covid 19, langkah langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yaitu sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat yaitu dengan prinsip “kesehatan pulih, ekonomi bangkit” serta “produktif dan aman dari Covid-19”.

“Kami juga sependapat bahwasanya dalam menentukan dan menempatkan lokasi prioritas pembangunan haruslah memprioritaskan hasil musrenbang yang disesuaikan dengan sasaran serta capaian sebagaimana tertera dalam RPJMD 2021-2026,” tukasnya. (*)