SINTANG, SKR.COM – Memasuki bulan suci ramadhan dan menjelang lebaran, beberapa harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan yang signifikan.
Menanggapi harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Sintang yang terus meningkat dan tidak diimbangi dengan harga karet yang rendah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi membahas strategi untuk menjaga supaya anggka inflasi tidak terlalu tinggi.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda Sintang pada Rabu (8/6/2016) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua TPID Kabupaten Sintang yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah.
“inflasi kabupaten sintang mencapai 6 persen. inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. kecenderungan inflasi daerah dalam rentang 10 tahun terakhir, dapat terlihat bahwa pergerakan inflasi yang signfikan lebih disebabkan oleh faktor adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkait harga dan lonjakan harga komoditas pangan” terang Yosepha Hasnah.
“saya menghimbau agar masyarakat Kabupaten Sintang menahan diri dan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Kepada para pelaku usaha juga supaya tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Pemkab Sintang juga akan melakukan subsidi transportasi” terang Yosepha Hasnah.
Yosepha Hasnah menambahkan pemicu inflasi pada umumnya lebih dipengaruhi oleh kejutan di sisi penawaran yang bersifat struktural, seperti pasokan barang yang terbatas, Distribusi barang yang tidak lancar khususnya komoditas pertanian, Kondisi infrastruktur yang kurang mendukung, Praktek spekulasi dan penimbunan barang kebutuhan pokok dan Peningkatan harga/tarif jasa/komoditas strategis yang ditetapkan oleh pemerintah” tambah Yosepha Hasnah.
Menurut Yosepa Hasnah hingga saat ini kebijakan untuk mengatasi inflasi di Sintang melalui kebijakan di sektor riil yang berada dalam kewenangan pemerintahan daerah, sehingga perlu koordinais yang baik.
Hal ini mengingat permasalahan inflasi yang terjadi umumnya bersifat multi sektor dan lintas lembaga, misalnya terkait dengan aspek perhubungan/distribusi Dinas Perhubungan), perdagangan/tata niaga (Dinas Perdagangan), produksi/pasokan barang-barang manufaktur (Dinas Perindustrian) dan pertanian (Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan) serta praktek spekulasi penimbunan komoditas strategis (aparat penegak hukum).
Persoalan pengendalian inflasi daerah adalah kemungkinan terjadi kemarau panjang El Nino, spekulan harga, dan penimbunan bahan pokok.
“saya minta SKPD yang terkait langsung dengan upaya untuk menjaga angka inflasi bisa stabil supaya saling bekerjasama, meningkatkan koordinasi dan memiliki kebijakan yang saling mendukung” pinta Yosepha Hasnah.
Menurut Yosepha Hasnah, dalam mengendalikan inflasi daerah ada yang disebut 4 K yaitu ketersediaan pasokan bahan pokok, keterjangkauan harga bahan pokok, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.(Hms)