Sudiyanto Dorong Investor Perkebunan Bantu Wujudkan Desa Mandiri

oleh
oleh
Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto.

SINTANG, SKR.COM -Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 secara virtual di Mini Command Center Kantor Bupati Sintang, Selasa 8 Juni 2021.

Pada kesempatan tersebut, Sudiyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menyusun Indeks Desa Membangun bagi seluruh desa di Kalimantan Barat.

“Nah, indeks yang sudah disusun Pemprov Kalbar ini akan kita jadikan acuan,” ujar Sudiyanto.

Dalam mewujudkan desa yang membangun di Kabupaten Sintang, kata dia peran semua pihak sangat penting untuk dilibatkan seperti dunia usaha atau investasi perkebunan atau usaha lain yang ada di desa tersebut.

“Pelaku utama dalam melaksanakan indeks desa membangun ini adalah pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri. Pihak lain hadir dalam rangka mendukung dan mendorong saja,” terang Sudiyanto.

Menurut Sudiyanto, desa-desa yang ada di Kabupaten Sintang, semua sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Prestasi seperti ini, kata dia harus dipertahankan dan Ia juga minta kedepannya harus lebih baik lagi.

“Misalnya tahun Indeks Desa Membangun 2020 berdasarkan pengukuran  tahun 2019 jumlah desa mandiri ada 29 desa, tahun 2021 ini mengalami kenaikan menjadi 44 desa berdasarkan pengukuran tahun 2020,” kata Sudiyanto.

Sudiyanto menyebut, semua komponen harus ikut terlibat dalam mendorong perubahan di desa-desa.

“Kita keroyokan dalam membina desa supaya maju dan mandiri. Desa-desa yang ada di sekitar beroperasinya perkebunan kelapa sawit seharusnya lebih maju,” ungkapnya.

Kehadiran investasi perkebunan, kata dia, juga harus membawa dampak yang baik bagi masyarakat desa sehingga masyarakat juga mau menjaga investasi yang masuk ke desa mereka.

“Saya melihat, program pemberdayaan di desa masih kecil. Khususnya di desa yang tidak di kawasan kebun kelapa sawit, saya berharap kedepan, agar anggaran alokasi dana desa lebih banyak untuk program pemberdayaan lewat BUMDes bukan untuk pembangunan fisik,” harapnya. (*)