MELAWI, SKR.COM – Seeluruh kegiatan pemeerintah melawi yang berkaitan dengan administrasi dan anggaran saat ini sudah menerapkan transaksi non tunai. Namun sayangnya, penerapan tersebut masih cukup meenyulitkan bagi sebagian kalangan.
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD melawi, Iif Usfayadi. Ia menilai, sebetulnya belum waktunya pemrintah menerapkan transaksi non tunai secara menyeluruh seperti ini. Sebab urusan semakin disulitkan, terlebih dalam hal memproses SPj dan lainnya, sebab semua hal memerlukan rekening.
“Sebaiknya yang menggunakan transaksi non tunai itu, gaaji-gaji, tunjangan para pegawai serta honor. Kalau untuk kegiatan non fisik lainnya, jangan dulu diterapkan non tunai. Akan sangat rumit, karena membutuhkan banyak rekening. Itu akan berat meng SPj kannya, karena membutuhkan banyak rekeening,” ungkapnya, Minggu (29/7).
Iif berharap Pemerintah Melawi untuk mengkaji dan mengevalusasi penerapan non tunai tersebut. Ia meminta agar ppenerapan non tunai dilakukan secara bertahap. Misalnya tahap pertama diterapkan pada penerimaan gaji, tunjangan para pegawai. Jika Melawi sudah siap menerapkan secara keseluruhan kegiatan non fisik, maka barulah diterapkan.
“Program-program di SKPD, akan sangat dilaksanakan. Pertama beratnya, harus mencari reekening-rekening. Dari mencari rekening untuk pemesanan makanan, ssewa tempat. Bagaimana jika di kecamatan yang tidak ada listrik dan perbankan. Artinya peneraapan ini belum siap untuk Melawi,” paparnya.
Iif mengatakan, pihaknya sendiri mengaku kesulitan ketika melaksanakan reses ke kecamatan-kecamatan, tentu memerlukan banyak rekening, dan belum tentu yang bersangkutan mau dibayar melalui rekening. Bagaimana jika penyedia konsumsi dan penyedia tempat di kecamatan pada saat reses tidak memiliki rekening, tentu sangat menyulitkan.
“Rekening sewa tempat, jasa makan dan minum di desa-desa, akan memerlukan waktuyang panjang untuk mendapatkan rekening. BBelum buka rekening yang harus turun ke Nanga Pinoh atau di daerah tertentu saja. Itu merasa sangat kesulitan, jadi kami minta penerapannya dilakukan bertahap,” pintanya.
Iif mengatakan, keluhan terkait sulitnya dalam hal mengSPj serta berbelit-belitnya dalam hal pembayaran juga banyak didengarnya. Misalnya seperti pembayaran langganan koran ataupun misalnya hal-hal yang kecil, yang tentu juga harus menyediakan rekening.
“Jadi saya rasa Melawi belum layak menerapkan ini secara menyeluruh sekaligus,” pungkasnya. (DI)
