Usman: Penempatan Guru dan Perlindungan Humum Masih Menjadi Persoalan

SINTANG, SKR.COM – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sintang Henri Harahap mewakili Bupati Sintang membuka Konferensi Kerja Kabupaten Sintang Ke IV PGRI Kabupaten Sintang di SAKE Sabtu 25 Agustus 2018.

Henri menjelaskan bahwa pemerintah pusat sudah memutuskan akan memisahkan urusan pendidikan dan kebudayaan.

“Jadi kedepannya pendidikan dan kebudayaan akan diurus instansi yang berbeda. Bapak Bupati Sintang juga sangat memperhatikan dunia pendidikan karena Ibu beliau juga seorang guru, jelasnya.

Selain itu Henri juga berharap guru yang ada di tengah masyarakat bisa menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat misalnya himbauan untuk tidak membakar lahan dan hutan.

“Mari kita berdoa bersama supaya ada hujan dan bencana asap tidak melanda daerah kita, Kerugian ekonomi akibat asap sangat besar bagi bangsa Indonesia”.

Selain itu ia juga berpesan kepada PGRI Sintang agar semakin kuat dan baik strukturnya, supaya dapat memberikan dampak yang baik kepada anggota, anak didik dan dunia pendidikan di Sintang, harapnya.

Sementara, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat H. Samion AR menyampaikan bahwa Konkerkab Sintang merupakan Konkerkab yang ke 9 yang dilaksanakan di Kalbar ini. Selanjutnya di Kapuas Hulu, Melawi dan Sekadau.

“Jadi kami akan berusaha hadir untuk memberikan dukungan. Konkerkab ini rapat tertinggi karena banyak keputusan penting yang harus diputuskan termasuk pertanggungjawaban keuangan jika ada” jelasnya.

Sementara Ketua PGRI Kabupaten Sintang Usman Adi menyampaikan banyak masalah yang harus dibicarakan dalam konkerkab ini seperti kekurangan guru, perlindungan hukum terhadap guru, dan penempatan guru yang kadang tidak sesuai.

“Untuk itu, Konkerkab ini diharapkan mampu menjawab berbagai masalah yang guru hadapi saat ini di kabupaten Sintang” terang Usman Adi.(HUM)